Masyarakat kami sangat peduli pada masalah ini dan kami (pemerintah) terus dituntut untuk menunjukkan hasil yang nyata.

Sehari menjelang penutupan, Konferensi Putaran Kedua tentang Konvensi Antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCAC) terus berkutat pada upaya mengatasi perbedaan kepentingan antara kelompok negara maju dan berkembang dalam menyusun draf resolusi tentang pengembalian aset curian. Dijelaskan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri RI Eddy Pratomo, kelompok negara berkembang, termasuk Indonesia, mendesak agar soal pendanaan dimasukkan secara eksplisit dalam klausul bantuan teknis. Namun, sejumlah negara maju berkeberatan. Kami kan call tinggi dulu, Eddy menjelaskan.

Jumat petang nanti, konferensi yang berlangsung sejak pekan lalu ini akan resmi ditutup.

Di forum tentang pengembalian aset, kemarin, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalata menegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan inisiatif StAR (pengembalian aset curian). Masyarakat kami sangat peduli pada masalah ini dan kami (pemerintah) terus dituntut untuk menunjukkan hasil yang nyata.

Dirjen Eddy Pratomo mengakui hingga saat ini pemerintah belum memiliki data akurat tentang nilai total aset negara yang dilarikan ke luar negeri, termasuk lokasinya. Meskipun demikian, ia menambahkan, Sudah ada beberapa kasus di beberapa negara yang kami ketahui, termasuk berapa jumlahnya. Hanya sampai sekarang belum terlihat kerja samanya. Soal harta Soeharto, Eddy mengatakan pemerintah juga belum dapat memastikannya.

Di forum yang sama, ketua tim pengembalian aset Kuwait, Profesor Mohammad al-Moqatei, memaparkan kisah sukses negaranya. Saat invasi Irak ke Kuwait pada 1990-1991, dana senilai US$ 3 miliar yang ditanamkan Kantor Investasi Kuwait (KIO) di London tiba-tiba raib. Investigasi yang langsung digelar menemukan keterlibatan manajemen puncak KIO dan sejumlah anggota keluarga kerajaan. Pelacakan tim Al-Moqatei mendapati dana itu disembunyikan di 19 wilayah yurisdiksi berbeda, terutama di Swiss, Kepulauan Bahama, dan Singapura. Kerja keras tim Al-Moqatei membuahkan penarikan dana US$ 548 juta, 30 tuntutan pidana, 180 perintah pembekuan aset dan penjejakan aliran dana, serta 46 putusan ganti rugi. Total anggaran tim mencapai US$ 38 juta atau 7 persen dari total dana yang berhasil direpatriasi.

Hal serupa diutarakan Daniel Claman. Jaksa senior Amerika Serikat ini menjelaskan seluk-beluk pemerintah Amerika membantu pemerintah Peru mengembalikan uang jarahan Presiden Alberto Fujimori, Ketua Badan Intelijen Vladimiro Montesinos, dan kroni mereka, Alberto Venero Garrido. Selama 10 tahun kekuasaan Fujimori, komplotan ini menjarah ratusan juta dolar dari anggaran belanja dan dana pensiun kepolisian serta tentara Peru. Berdasarkan permintaan pemerintah Peru, FBI menangkap Venero di Miami dan pada 2004, merepatriasi US$ 20 juta lebih. Kuncinya, Claman menegaskan, adalah sikap proaktif dan serius dari negara asal dana, Pemerintah Anda harus secara resmi mengajukan permohonan, baru kami bisa membantu. KARANIYA DHARMASAPUTRA

Sumber: Koran Tempo, 1 Februari 2008