Tersangka dugaan korupsi dana PT Asuransi Sosial ABRI atau Asabri, Tan Kian, sebaiknya datang ke Kejaksaan Agung untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik.

Kejaksaan menetapkan pengusaha Tan Kian sebagai tersangka dalam tiga kasus, yakni penggunaan dana PT Asuransi Angkatan Bersenjata RI (Asabri), kredit bermasalah di Bank Internasional Indonesia, dan pengambilalihan hak tagih di Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang diduga bermasalah.

Skandal aliran dana BI Rp 100 miliar mengembus dari institusi pemegang otoritas moneter tertinggi negeri ini. Setelah Sjahril Sabirin (Gubernur BI 1998-2003) terjerat kasus BLBI, kini giliran Gubernur BI Burhanuddin Abdullah.

Kecuali Oey dan Rusli yang telah ditetapkan sebagai tersangka, pejabat serta bekas petinggi BI itu diperiksa sebagai saksi.

Burhanuddin merasa menjadi korban.

Komisi Pemberantasan Korupsi belum bisa memeriksa dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004, yakni Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yamdu. Dua mantan anggota Dewan ini rencananya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan aliran dana Bank Indonesia ke DPR kemarin. Mereka tidak dapat memenuhi panggilan karena kesibukan masing-masing, ujar juru bicara KPK, Johan Budi S.P., saat dihubungi kemarin.

Henry Leo kembali diperiksa.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik berbagai proyek Depdiknas menjelang berakhirnya program wajib belajar (wajar) sembilan tahun pada 2008. Lembaga itu khawatir proyek tersebut menjadi bentuk-bentuk penyelewengan dan korupsi baru.

Lengang menyergap ketika Tempo memasuki ruang kerja Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah yang baru, pekan lalu. Lemari kaca yang menutupi beberapa bagian dinding kosong melompong. Dari enam bola lampu di lampu hias gantung, hanya dua yang menyala. Dua yang lain mati, sisanya bahkan tak berlampu. Tak seperti layaknya kantor pejabat bank sentral, di ruangan ini tak tampak deretan layar monitor yang menyiarkan pergerakan ekonomi dunia. Bahkan tak terlihat satu pun unit komputer.

Ketika penyidikan aliran dana kasus BLBI yang mengalir hingga ke anggota DPR berlangsung, pada awalnya Badan Kehormatan (BK) yang diketuai Gayus Lumbuun rajin memberikan keterangan seputar pemeriksaan terhadap para wakil rakyat tersebut. BK seolah menjadi superbodi dan ditakuti. BK menjadi tumpuan harapan untuk menindak anggota dan mantan anggota yang dinilai nakal. Belakangan nyali BK seperti makin ciut ketika, ternyata, dana itu meluber ke berbagai arah dan menyeret nama-nama pejabat tinggi serta mantan pejabat tinggi.