ICW mengkritik rapat Panitia Kerja yang tertutup.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat berjanji Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan disahkan pada akhir September. Pimpinan DPR meminta pemerintah berkomitmen dan bekerja sama merampungkan pembahasan rancangan undang-undang itu.
Sejumlah lembaga penggiat antikorupsi yang menamakan diri Independent Monitoring Organization meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut seluruh pengadaan di Komisi Pemilihan Umum. Pengusutan tak hanya terpaku pada dugaan korupsi pengadaan perangkat teknologi informasi.
Tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana pemberantasan buta aksara atau dikenal dengan istilah dana keaksaraan fungsional tahun anggaran 2007-2008 di Kabupaten Tangerang bertambah. Para tersangka itu adalah penyelenggara pusat kegiatan belajar-mengajar.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran mempertanyakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 555/3032/SJ tertanggal 18 Agustus 2009 yang terkait dengan pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan biaya penunjang operasional pimpinan oleh DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Usulan untuk merombak kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai sebagai ide yang menyesatkan dan melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak ada satu klausul pun yang memberikan kewenangan kepada Presiden ataupun DPR untuk merombak kepemimpinan KPK.
Penerapan aturan tentang rahasia negara secara konsekuen dan serius, menyusul Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara disahkan dan diterapkan, dipastikan bakal menyedot alokasi anggaran sangat besar, terutama untuk mempersiapkan dan menggerakkan infrastruktur pendukungnya.
ICW bersama dengan Koalisi, Jumat 28 Agustus jam 16.00 melakukan konferensi pers terkait dengan " RUU Rahasia Negara dan Pemberantasan Korupsi". Berikut adalah release yang kami sampaikan untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi Agus Sunaryanto (Koordinator Divisi Investigasi ICW) Hp.0812857 68 73, Tama (Peneliti ICW) Hp. 0817 889 441)
Penyelamatan Bank Century berpotensi merugikan negara, dalam hal ini Lembaga Penjamin Simpanan, sebesar Rp 4,5 triliun-Rp 5 triliun pada tahun 2011 saat LPS harus melepas kepemilikannya. Proses penyelamatan yang diawali pernyataan Bank Century sebagai bank gagal yang berpotensi sistemik juga dipertanyakan.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menyepakati pembentukan Pengadilan Tipikor di 33 ibu kota provinsi begitu undang-undang disahkan.
Komisi XI Bidang Keuangan dan Perbankan DPR meminta Badan Pengawasan Keuangan (BPK) segera menginvestigasi kasus Bank Century, terutama menyangkut kelalaian Bank Indonesia mengawasi kinerja perbankan nasional.
