Anggota DPR terpilih dari Partai Demokrat (Daerah Pemilihan VII Jawa Timur), Ramadhan Pohan menegaskan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat tetap komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, kuat, dan bersih dari korupsi.

"Kepada kader Demokrat khususnya kepada anggota DPR terpilih, SBY tegaskan agar memiliki integritas dan moralitas dalam menjalankan fungsinya baik legislasi, pengawasan, dan anggaran," kata Ramadhan Pohan saat diskusi publik bertajuk "Membangun Pemerintahan Berwibawa, Kuat, dan Bersih" yang diselenggarakan oleh Gerakan Lanjutkan SBY Presiden (GLSP) di Jakarta, Selasa (8/9).

Diskusi yang dipandu Sekjen GLSP, Rocky Amu, menghadirkan dua pembicara yaitu anggota DPR terpilih dari Partai Demokrat, Ramadhan Pohan dan Aktivis Buruh, Dita Indah Sari. Dalam diskusi tersebut juga hadir sejumlah tokoh politik dan aktifis, di antaranya Ketua Umum Gerakan Lanjutkan SBY Presiden HMAS Alex Asmasoebrata, Wakil Ketua Umum GLSP Ali Herman.

Pada kesempatan itu, Ramadhan Pohan menanggapi berbagai isu tentang kekhawatiran masyarakat bahwa demokrasi akan mandul apabila Partai Golkar dan PDIP bergabung dalam koalisi pemerintahan SBY-Boediono lima tahun ke depan. "Tak percaya demokrasi akan mandul jika Demokrat, Golkar, dan PDIP bergabung dalam pemerintahan. Check and balance akan tetap berjalan," katanya.

Ramadhan juga menegaskan bahwa anggota DPR akan tetap mengawasi para menteri melalui rapat kerja di DPR. Bentuk pengawasan yang dilakukan anggota DPR dari Demokrat adalah mempersiapkan data untuk mengkritisi berbagai kebijakan agar program pemerintahan tetap untuk kepentingan rakyat.

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR, kata dia, dirinya akan merekruit staf ahli sekitar 15 orang.

Pada kesempatan itu, Ramadhan juga meminta masyarakat untuk mengawasi kinerja anggota DPR dari Partai Demokrat. Masyarakat perlu mengawasi anggota DPR yang tidak hadir dalam rapat-rapat atau tidak memperjuangkan aspirasi rakyat melalui pembahasan RUU, pembahasan anggaran maupun pengawasan.

Senada dengan Rhamadan, aktivis buruh Dita Indah Sari mengatakan, bergabungnya Golkar dan PDIP di pemerintahan tidak akan mengancam demokrasi. Pasalnya, masih ada gerakan ektraparlementer yang mengawasi pemerintahan. Gerakan ekstraparlementer tetap diperlukan. Namun perlu dilihat efektivitas dari gerakan ekstraparlementer tersebut. Meskipun demikian, kata Dita, menteri yang diangkat seharusnya figur yang kredibel dan menguasai bidang tugasnya.[by : Friederich Batari]

Sumber: jurnal nasional, 9 September 2009