Meski telah di penghujung masa jabatan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tak lekang dirundung masalah. Di tengah gencarnya tuntutan publik untuk pengembalian asset daerah yang digunakan seperti rumah dan mobil dinas, muncul juga rekayasa mendapatkan rapelan tunjangan komunikasi intensif (TKI) dan Bantuan Penunjang Operasional (BPO). Isu yang diawali dengan munculnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini sangatlah kontroversial. Selain dipandang menerobos Peraturan Pemerintah, Edaran ini juga dinilai sebagai intervensi politik terhadap proses hokum. Ujung-ujungnya jika edaran ini diterapkan, Negara terancam dirugikan hingga triliunan rupiah. Koalisi GUGAT (Gerakan Tuntut Pengembalian Tunjangan) mengeluarkan sikapnya. Berikut Press Release Koalisi yang disampaikan di kantor ICW, 3 September 2009.

Romli Atmasasmita, terdakwa kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), kecewa terhadap tuntutan jaksa. Romli, yang dituntut lima tahun penjara, menilai dirinya ditempatkan seolah-olah sebagai aktor intelektual dalam kasus yang merugikan negara Rp 415 miliar itu.

Panitia Kerja belum menyelesaikan pembahasan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalata menyatakan, jumlah hakim ad hoc tidak penting dalam menentukan komposisi hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. ”Jumlah tidak penting, karena tergantung perkara,” ujar Andi seusai buka puasa bersama di kantornya kemarin.

Terpidana kasus pembobolan duit Asian Agri, Vincentius Amin Sutanto, mengajukan peninjauan kembali. Lewat pengacaranya, kemarin siang, Vincent memasukkan memori peninjauan kembali tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin memeriksa Agus Condro Prayitno, pelapor kasus cek pelawat yang diduga melibatkan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemeriksaan ini adalah yang pertama kali bagi Agus Condro sejak KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus cek pelawat.

Komisi Pemberantasan Korupsi meluncurkan sistem pelaporan online atau KPK Monitoring Online System. Menurut Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Mochamad Jasin di gedung KPK kemarin, sistem ini memungkinkan seluruh masyarakat Indonesia dapat melaporkan dugaan korupsi melalui jaringan Internet. Penggunaan sistem ini dapat dilakukan melalui situs KPK: www.kpk.go.id. Setelah terkoneksi, pelapor mendapat komunikasi rahasia tanpa membuka identitas. Pelapor juga dimungkinkan mengetahui kemajuan laporan mereka.

Rapat dengar pendapat antara Komisi Yudisial dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat diwarnai keterkejutan anggota dan pimpinan Komisi III. Mereka tidak pernah tahu bahwa KY sudah mengirimkan enam calon hakim agung untuk dipilih DPR sejak akhir Desember 2008.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PT DKI Jakarta menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada Mohammad Iqbal, anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Hukuman tersebut memperkuat putusan Pengadilan Khusus Tipikor sebelumnya.

Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Agus Condro Prayitno, berharap Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut auktor intelektualis dalam kasus dugaan suap pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang dilaporkannya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (2/9). Awal yang tidak menyenangkan untuk sebuah persidangan. Aliran listrik mati, sistem tata suara tak berfungsi. Ahmad Yusak, ketua majelis hakim, menjelaskan, ”Sedang ada giliran mati listrik.”