Polisi Panggil Ulang Pimpinan KPK

Korek Info Terkait Testimoni Antasari

Polisi tetap mene­ruskan rencana pemeriksaan pim­pinan Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK). Pemeriksaan itu ter­kait testimoni Ketua KPK (nonaktif) Antasari Azhar tentang ada­nya oknum KPK yang meneri­ma suap dalam kasus pengadaan sis­tem komunikasi radio terpadu (SKRT) yang melibatkan Dirut PT Masaro Anggoro Widjojo.

Menkeu Tak Halangi Audit Investigasi BPK

Respons Tuntutan Nonaktif Terkait Kasus Century

Desakan untuk mengu­sut tuntas kasus Bank Century terus menguat. Kali ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk mem­­bentuk tim investigasi dari internal pemerintahan. Hal itu, menurut ang­­gota Komisi XI DPR Dradjad H. Wibowo, diperlukan untuk memper­kuat pengusutan atas setiap keputusan menkeu dan Bank In­donesia (BI).

Pelantikan Anggota Legislatif Dinilai Boroskan Anggaran

Proses pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji anggota legislatif, DPR, DPD, dan DPRD 2009-2014 dinilai berpotensi memboroskan anggaran negara. Berdasarkan penelusuran Indonesia Budget Center (IBC) terhadap dokumen anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPR, dan DPD 2009 diduga proses pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji anggota legislatif yang baru di seluruh Indonesia mencapai Rp75,61 miliar. Jumlah anggaran itu belum termasuk anggaran pelantikan yang dianggarkan pemerintah daerah (pemda) melalui pos sekretariat DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

Proses Seleksi Anggota BPK Dinilai Janggal

ICW Sesalkan masuknya nama-nama Anggota DPR  yang terindikasi terlibat persoalan hukum.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mensinyalir ada kejanggalan dalam proses fit and proper test calon anggota Badan pemeriksa Keuangan (BPK). Apalagi proses seleksi awalnya dinilai memang sudah bermasalah.

KPK Kembangkan Kasus Korupsi Alkes 2006

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) dalam rangka penanganan wabah flu burung pada tahun 2006. Kemarin (7/9), Asisten Deputi III Layanan Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sri Henni Setiawati diperiksa oleh  sebagai saksi. Wanita yang bergelar dokter itu dimintai keterangan untuk tersangka Soetedjo Yuwono.

Seleksi Pimpinan BPK Dinilai Buruk

Lima dari tujuh pimpinan BPK dikabarkan akan diisi bekas anggota Komisi Keuangan DPR.

Sejumlah kalangan menilai proses seleksi calon pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat berlangsung buruk.

Polisi Bersih Diri Dulu

Patra: Pemanggilan Pejabat KPK Tidak Jelas untuk Kasus Apa

Pemanggilan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menimbulkan banyak tanda tanya di kalangan aktivis dan pegiat antikorupsi.

Majelis Kehormatan Hakim Dibentuk bagi Hakim Nakal

Mahkamah Agung tengah membentuk Majelis Kehormatan Hakim untuk menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Majelis itu menjadi forum pembelaan diri bagi Sudiarto atas dugaan pemerasan yang dilakukan selama menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pemidanaan Janganlah Diabaikan

Selesaikan Ingkar Janji Nursalim

Kejaksaan diingatkan untuk tidak terseret dalam upaya pengalihan pertanggungjawaban mantan Komisaris Utama PT Bank Dagang Nasional Indonesia Sjamsul Nursalim selaku penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Meski kasus ingkar janji Nursalim dapat ditindaklanjuti dengan gugatan perdata, sebaiknya kejaksaan tak mengabaikan upaya pemidanaan.

Pengganti Antasari Azhar

Posisi Antasari Azhar (AA) sebagai Ketua KPK sudah bisa dipastikan melayang karena statusnya sebagai terdakwa. Sesuai dengan UU KPK No 30 Tahun 2002, dalam Pasal 32 ayat 1 huruf (3) dinyatakan bahwa pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan jika menjadi terdakwa karena melakukan tindak kejahatan.

Subscribe to Subscribe to