Sidang Korupsi Biaya Akses Sisminbakum

Sidang korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Depkum HAM dengan terdakwa Romli Atmasasmita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya tuntas. Majelis hakim menjatuhkan vonis dua tahun penjara untuk mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai berupaya menertibkan pengadaan barang dan jasa. Langkah perta­ma pengawasan proyek pengadaan itu dilakukan terhadap Depar­temen Kesehatan. ''Ini yang per­lu menjadi catatan, selain menangani kasus korupsi, kami mengawasi pengadaan di sana (Depkes)," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. kemarin (7/9).

Korek Info Terkait Testimoni Antasari

Polisi tetap mene­ruskan rencana pemeriksaan pim­pinan Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK). Pemeriksaan itu ter­kait testimoni Ketua KPK (nonaktif) Antasari Azhar tentang ada­nya oknum KPK yang meneri­ma suap dalam kasus pengadaan sis­tem komunikasi radio terpadu (SKRT) yang melibatkan Dirut PT Masaro Anggoro Widjojo.

Respons Tuntutan Nonaktif Terkait Kasus Century

Desakan untuk mengu­sut tuntas kasus Bank Century terus menguat. Kali ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk mem­­bentuk tim investigasi dari internal pemerintahan. Hal itu, menurut ang­­gota Komisi XI DPR Dradjad H. Wibowo, diperlukan untuk memper­kuat pengusutan atas setiap keputusan menkeu dan Bank In­donesia (BI).

Proses pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji anggota legislatif, DPR, DPD, dan DPRD 2009-2014 dinilai berpotensi memboroskan anggaran negara. Berdasarkan penelusuran Indonesia Budget Center (IBC) terhadap dokumen anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPR, dan DPD 2009 diduga proses pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji anggota legislatif yang baru di seluruh Indonesia mencapai Rp75,61 miliar. Jumlah anggaran itu belum termasuk anggaran pelantikan yang dianggarkan pemerintah daerah (pemda) melalui pos sekretariat DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

ICW Sesalkan masuknya nama-nama Anggota DPR  yang terindikasi terlibat persoalan hukum.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mensinyalir ada kejanggalan dalam proses fit and proper test calon anggota Badan pemeriksa Keuangan (BPK). Apalagi proses seleksi awalnya dinilai memang sudah bermasalah.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) dalam rangka penanganan wabah flu burung pada tahun 2006. Kemarin (7/9), Asisten Deputi III Layanan Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sri Henni Setiawati diperiksa oleh  sebagai saksi. Wanita yang bergelar dokter itu dimintai keterangan untuk tersangka Soetedjo Yuwono.

Lima dari tujuh pimpinan BPK dikabarkan akan diisi bekas anggota Komisi Keuangan DPR.

Sejumlah kalangan menilai proses seleksi calon pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat berlangsung buruk.

Patra: Pemanggilan Pejabat KPK Tidak Jelas untuk Kasus Apa

Pemanggilan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menimbulkan banyak tanda tanya di kalangan aktivis dan pegiat antikorupsi.

Mahkamah Agung tengah membentuk Majelis Kehormatan Hakim untuk menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Majelis itu menjadi forum pembelaan diri bagi Sudiarto atas dugaan pemerasan yang dilakukan selama menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan.