Nursanita Nasution mengundurkan diri dari calon anggota BPK karena merasa tidak etis.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nursanita Nasution menilai proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat kental dengan nuansa politis dan terkesan hanya formalitas. Alasannya, sejak awal Komisi XI tidak melakukan seleksi yang ketat terhadap calon anggota BPK yang mendaftar.

Anggota DPR terpilih dari Partai Demokrat (Daerah Pemilihan VII Jawa Timur), Ramadhan Pohan menegaskan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat tetap komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, kuat, dan bersih dari korupsi.

Reformasi harus diawali dari lingkup internal Departemen Pendidikan Nasional.

Koalisi Pendidikan menilai pendidikan nasional selama lima tahun ini lebih diperlakukan sebagai komoditas. "Sekarang ini yang berlaku sistem dagang, sekolah sebagai korporasi," kata Bambang Wisudo, anggota Koalisi Nasional yang juga Direktur Sekolah tanpa Batas, dalam diskusi “Evaluasi Kinerja Departemen Pendidikan Nasionalâ€

Kejaksaan Agung masih mengkaji keterlibatan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra serta pengusaha Hartono Tanoesoedibjo dalam perkara korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Departemen Hukum dan HAM. â€

Mana yang harus diikuti, Undang Undang KPK atau Undang Undang Kejaksaan dan KUHAP?

”Di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, muncul wacana agar wewenang penuntutan tidak lagi dipegang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Aziz Syamsuddin, anggota Panitia Kerja RUU tersebut, mengungkapkan bahwa sebagian anggota menginginkan agar penuntutan hanya dilakukan oleh kejaksaan. â€

Hasil audit dana kampanye pemilu presiden hanya akan berupa temuan fakta, seperti pemegang saham perusahaan pemberi sumbangan. Kesimpulan atas fakta itu menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menyampaikannya kepada publik.

Tidak ada harapan lagi untuk menangani perkara Sjamsul Nursalim terkait dengan penyerahan aset pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia secara pidana. Pasalnya, Kejaksaan Agung menilai penanganan pidananya sudah selesai, tidak bisa dilanjutkan lagi.

Kado Buruk bagi Masyarakat, Paradigma Otoriter

Sejumlah kalangan masyarakat sipil yang tergabung dalam Masyarakat Pers Indonesia mendeklarasikan penolakan resmi atas rumusan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara. Penolakan tersebut disampaikan di depan anggota Panitia Kerja RUU Rahasia Negara dalam rapat dengar pendapat di ruang rapat Komisi I.

Belum jadi wakil rakyat saja sudah menyulitkan rakyat.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menilai persiapan, pelantikan, dan orientasi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih 2009-2014 memboroskan anggaran negara. Hal itu, antara lain, diungkapkan oleh Koordinator Hukum dan Politik Anggaran Indonesia Budget Center Roy Salam dan Direktur Indonesia Parliamentary Center Sulastio.

KPK Akan Diarahkan Hanya sampai Fase Penyidikan

Upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi kian sistematis. Kini, upaya tersebut dilakukan melalui pembahasan undang- undang oleh Panitia Kerja Rancangan Undang- Undang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi.