Dibutuhkan dialog lebih lanjut dengan masyarakat pers untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara. RUU itu bisa kontraproduktif terhadap proses demokratisasi yang tengah berjalan.
Majelis Kehormatan Hakim, Selasa (15/9), menggelar sidang pembelaan diri bagi Soediarto, mantan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang diduga memeras salah satu tersangka tindak pidana kehutanan. Sidang digelar terbuka di Mahkamah Agung.
Koperasi tidak boleh mengambil alih layanan publik karena hal itu berkaitan dengan rahasia negara. Demikian juga dengan Sistem Administrasi Badan Hukum sebagai layanan publik di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
PERSETERUAN antara cicak melawan buaya ternyata bukan isapan jempol belaka, tapi sungguh-sungguh terjadi dan menguras banyak energi. Tentu itu tamsil belaka. Di alam nyata, tidak mungkin cicak melawan buaya. Bukan saja habitat keduanya berbeda, melainkan jelas tidak imbang kalau cicak yang mungil bertempur melawan si raksasa buaya.
Rapat paripurna DPR tentang hasil fit and proper test calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghasilkan keputusan kontroversial. Di antara tujuh calon terpilih, hanya lima yang disetujui untuk diteruskan kepada presiden. Dua lainnya ditolak, yakni Gunawan Sidauruk dan Dharma Bakti.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diserang dari berbagai arah. Setelah pimpinannya diperiksa polisi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, kewenangan penuntutan oleh lembaga superbodi itu pun bakal dipereteli lewat RUU Tipikor. KPK pun terancam tak bisa menuntut tersangka kasus-kasus korupsi di Pengadilan Tipikor.
SEKITAR Rp70-Rp140 triliun uang negara dapat diselamatkan, kalau UU No 5 Pasal 22 mengenai persekongkolan tender diefektifkan. Pasalnya setiap harga tender biasanya lebih mahal 30-40 persen dari harga pasar. Demikian dikatakan anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Nawir Messi, Minggu (13/9) di Padang.
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) seharusnya tidak menyimpang dari kerangka pikir konstitusional yang telah digariskan putusan Mahkamah Konstitusi.
Sebanyak 70 tokoh nasional akan memberikan seruan keras kepada Dewan Perwakilan Rakyat supaya tak mengesahkan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara. "Kami akan menandatangani petisi pada Selasa, 15 September nanti," kata Ketua Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi Agus Sudibyo ketika dihubungi kemarin.
Citra Polisi Bisa Rusak bila Diteruskan
Pemanggilan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dimintai keterangan terkait dengan dugaan kasus penyalahgunaan wewenang di komisi itu sebaiknya segera dihentikan. Sebab, analisis polisi dalam kasus itu terlihat belum matang.
