KETUA Biro Investigasi dan Analis Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP Partai Demokrat Patra M Zen menegaskan, pengurus struktural Partai Demokrat (PD) akan mendorong agar kasus M Nazaruddin diusut secara hukum hingga tuntas.

“Kader maupun organisasi dalam struktur Partai Demokrat mendukung penuh dan memberikan kesempatan kepada penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap kader partai yang bermasalah, termasuk M Nazaruddin yang saat ini sedang disorot media,” ungkap Patra dalam siaran persnya di Jakarta kemarin.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto menginstruksikan jajarannya untuk segera membawa pulang mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

“Saya telah meminta Kapolri, Menlu, Kepala BIN melalui upaya di institusinya masingmasing untuk bisa segera menghadirkan Nazaruddin di Indonesia,” ungkap Djoko Suyanto di Jakarta kemarin. Djoko mengatakan, Nazaruddin sudah harus dibawa ke Indonesia apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggilnya.“ Namun, keselamatan Nazaruddin juga harus dijaga,” ucapnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak hanya menyelidiki kasus suap terkait pengadaan pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Seharus­nya, KPK  juga mene­lusuri potensi korupsi pembangunan wisma berkapasitas 1000 kamar tersebut.

”KPK juga harus fokus juga sama pengadaannya. Lah wong tujuannya suap buat memperoleh proyek. Masa proyeknya tidak diawasi sekalian,” ujar Peneliti Bidang Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun kemarin.

Masa jabatan Pimpinan KPK periode dua akan berakhir Desember tahun ini. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta empat wakil ketua yang ada sekarang, legawa tidak mencalonkan diri kembali agar tercipta kinerja KPK yang segar di periode berikutnya.

”Sebaiknya tidak ada yang maju lagi, kecuali Busyro Muqoddas yang memang seha­rusnya masa jabatannya 4 tahun,” tutur peneliti ICW Febri Diansyah Minggu (29/5/).

KEBERADAAN Partai Demokrat sebagai partai nomor satu di Indonesia ternyata bukan jaminan luput dari permasalahan. Justru sebaliknya, belakangan ini semakin kencang menerima terpaan, baik dari luar maupun internal partai.

KASUS dugaan suap terhadap Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menjerat Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin ternyata tidak hanya merontokkan citra partai berkuasa pengusung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Siapa sangka kasus tersebut juga menyeret-nyeret lembaga lain, yakni Mahkamah Konstitusi, yang tak ada sangkut-pautnya dengan  proyek Wisma Atlet SEA Games yang diributkan. Padahal MK selama ini dikenal bagus reputasinya, bahkan belum lama ini mendapat predikat sebagai institusi terbaik se-Asia.

Kejaksaan Agung berencana memanggil sejumlah menteri yang  memutuskan pembelian pesawat MA-60 milik Merpati Nusantara Airlines. Pemanggilan itu untuk memperjelas dugaan penggelembungan dana (mark up) dan tindak pidana korupsi dalam pembelian pesawat buatan Xian Aircraft Company China tersebut.

“Secara pasti, siapa yang dipanggil tergantung Jampidsus (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus),” kata Wakil Jaksa Agung, Darmono, di kantornya, Jumat (27/5).

STUDI banding ke luar negari, kunjungan kerja atau jalan-jalan dibiayai negara? Begitulah pro-kontra yang muncul di masyarakat dalam menyikapi kegiatan studi banding anggota DPR ke luar negeri. Pro-kontra - yang tidak mempermasalahakan nama kegiatan tersebut - muncul karena kegiatan yang dilakukan ke beberapa negara di lima benua (Asia, Eropa, Amerika, Australia dan Afrika) itu menghabiskan biaya yang sangat besar. Apalagi bila dikaitkan dengan kondisi negeri ini yang masih terdapat kemiskinan dan minimnya sarana prasarana yang mendasar bagi rakyat.

Pemerintah Ikut Menelusuri : SMS dari Singapura Hanya ’’Hoax’’

DPP Partai Demokrat (PD) memutuskan membentuk tim khusus untuk mencari dan memulangkan mantan Bendahara Umum DPP PD Muhammad Nazaruddin setelah Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono meminta para petinggi partainya menjemput Nazaruddin dari Singapura.

Menurut Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP PD, Andi Nurpati, pembentukan tim khusus ini merupakan tindak lanjut Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum, setelah pertemuan antara pengurus teras DPP dengan Ketua Dewan Pembina, Sabtu (28/5) malam.

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) tak henti-hentinya dicerca publik lantaran sering melancong ke berbagai negara. Studi banding bagi DPR hanyalah kedok demi melegalkan hasrat berwisata menggunakan biaya Negara.