Jakarta, antikorupsi.org (21/10/2015) – Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan rapor merah atau nilai lima terkait satu tahun kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla.Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam konfrensi pers yang diadakan di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2015).
Masih hangat dalam ingatan publik, proses pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di Istana Negara pada 20 Oktober 2014 atau setahun lalu disambut dengan suka cita dan dihadiri hampir sejuta orang. Jutaan orang menaruh harapan akan ada perbaikan terhadap kualitas demokrasi, kesejahteraan dan tentu saja pemberantasan korupsi pada era Pemerintah jokowi-JK.
20 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) resmi dilantik. Hari ini bertepatan 1 tahun usia pemerintahan Jokowi-JK, ICW memberikan catatan terkait kinerja pemerintahan Jokowi-JK, terlebih dalam bidang pemberantasan korupsi.
“ICW Usulkan Jaksa Agung Diganti”
http://koran.tempo.co/konten/2015/10/20/385492/ICW-Usulkan-Jaksa-Agung-Diganti - Tempo, Selasa, 20 Oktober 2015
Indonesia Corruption Watch (ICW) merekomendasikan Presiden Joko Widodo mengganti Jaksa Agung H.M. Prasetyo karena dianggap tidak independen. Loyalitas dan independensi Jaksa Agung patut dipertanyakan.
"ICW Usulkan Jaksa Agung Diganti"
http://koran.tempo.co/konten/2015/10/20/385492/ICW-Usulkan-Jaksa-Agung-Diganti
Tempo, Selasa, 20 Oktober 2015
Indonesia Corruption Watch (ICW) merekomendasikan Presiden Joko Widodo mengganti Jaksa Agung H.M. Prasetyo karena dianggap tidak independen. Loyalitas dan independensi Jaksa Agung patut dipertanyakan.
Garis Waktu Setahun Pemerintahan Jokowi-JK dan Pemberantasan Korupsi
Masih hangat dalam ingatan publik, proses pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di Istana Negara pada 20 Oktober 2014 atau setahun lalu disambut dengan suka cita dan dihadiri hampir sejuta orang. Jutaan orang menaruh harapan akan ada perbaikan terhadap kualitas demokrasi, kesejahteraan dan tentu saja pemberantasan korupsi pada era Pemerintah jokowi-JK.
Pada 15 Oktober 2015 Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Patrice Rio Capella sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana Bansos Provinsi Sumatera Utara. Penetapan Patrice Rio Capella sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan perkara yang korupsi yang sedang ditangani oleh KPK. Sebelumnya KPK telah menetapkan pengacara senior O.C Kaligis, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istri sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
POKOK BERITA:
“Presiden Pastikan Revisi Perkuat KPK”
Media Indonesia, Sabtu, 17 Oktober 2015
Kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk menunda pembahasan revisi UU KPK hingga masa sidang berikutnya tidak hanya disebabkan pemerintah tengah berkonsentrasi pada pemulihan ekonomi. Presiden Joko Widodo mengakui pihaknya tidak menolak revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Hanya, menurutnya, tujuannya memperkuat dan mempertajam kewenangan komisi antirasywah tersebut.
