“Kriminalisasi Pelapor Dugaan Politik Uang Akan Mematikan Demokrasi dan Partisipasi Publik”
Lebih dari satu tahun berlalu, perhelatan pemilu presiden masih menyisakan persoalan. Salah satu persoalan yang tengah berlansung adalah upaya kriminalisasi terhadap masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu seperti politik uang.
POKOK BERITA:
“Ahok di Hari Pahlawan: Kita Cuma Diminta Jangan Korupsi, Masa Nggak Sanggup!”
Jakarta, antikorupsi.org (10/11/2015) – Masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mengawal dan mengkritik setiap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Tidak terkecuali pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), pembiaran kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu contoh ketidaktegasan Presiden, sekaligus sikap pemerintah di bidang penegakan hukum.
Jakarta, antikorupsi.org (10/11/2015) - Koalisi Pemantau Peradilan (KKP) meminta panitia seleksi (pansel) hakim ad hoc tipikor agar lebih transparan dalam proses seleksi yang masih berjalan. Hal itu terkait rencana pansel akan mengadakan proses seleksi wawancara pada 12-13 November 2015 di Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat.
Jakarta, antikorupsi.org (10/11/2015) - Korupsi telah merusak seluruh sendi kehidupan berbangsa, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial budaya. Sayangnya masyarakat cenderung permisif terhadap praktek dan perilaku tercela tersebut. Madrasah Anti Korupsi diharapkan bisa menjadi bagian dari upaya membangun budaya antikorupsi masyarakat.
Jakarta, antikorupsi.org (06/11/2015) - Deforestasi di Kalimantan Tengah termasuk tinggi di Indonesia. Akibat deforestasi tidak terencana tersebut 661.340 hektar lahan dan hutan di Kalimantan Tengah (Kalteng) mengalami kerusakan. Deforestasi itu disumbangkan oleh 59 perusahan yang layak ikut perhitungan PP No 60/2012. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran sehingga Aidenvironment dan Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan data tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senin (02/11/2015).
Jakarta, antikorupsi.org (6/11/2015) – Perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) tahun 2015 ini memberikan penghargaan kepada mantan Walikota Surabaya, Jawa Timur Tri Rismaharini dan Bupati Batang, Jawa Tengah Yoyok Riyo Sudibyo sebagai individu yang berintegritas tinggi dan dinilai berhasil melakukan inovasi dalam sektor pelayanan publik dan birokrasi pemerintah.
Gratifikasi dan profesi dokter
Cerita gratifikasi yang diberikan oleh perusahaan farmasi obat kepada dokter semakin menguat. Menurut pemberitaan Tempo, ada kolusi antara perusahaan farmasi dan dokter ketika meresepkan obat-obat tertentu kepada pasien. Pertanyaan besar yang timbul di masyarakat adalah, bisakah dokter dijerat dengan Undang – undang tindak pidana korupsi?
Jakarta, antikorupsi.org (06/11/2015) – Pegiat antikorupsi di Semarang Jawa Tengah, Ronny Maryanto ditetapkan menjadi tersangka pencemaran nama baik atas pelaporan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon ke Bareskrim Mabes Polri. Pelaporan pencemaran nama baik ini terkait dugaan money politic yang dilakukan pelapor saat pemilu presiden (Pilpers 2014). Saat ini koalisi kawal pemilu meminta dukungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk berkomunikasi dengan penegak hukum terkait, agar kasus tersebut dihentikan.
