Antikorupsi.org, Jakarta, 5/1/16 – Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) akan adakan Dialog Kebijakan Pendidikan & Aksi Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Hal ini dilakukan untuk mendorong perubahan kebijakan dalam sektor pendidikan.

Saat ini berbagai masalah dalam sektor pendidikan dinilai belum mendapat perbaikan yang cukup. Febri Hendri, Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) yang tergabung dalam KMSTP mengatakan kerja-kerja di pelayanan pendidikan menemukan banyak masalah, “Ada sekolah tanpa guru, murid yang tidak bisa bayar biaya sekolah, infrastruktur buruk, hingga korupsi,” tutur Febri.

Permasalahan tersebut menurut Febri disebabkan berbagai faktor, salah satunya komitmen politik yang rendah terhadap sektor pendidikan. Maka perbaikan kebijakan menjadi krusial.

Padahal banyak upaya yang dapat dilakukan seperti diperbesarnya anggaran sektor pendidikan dan pengelolaan yang efisien dan transparan, “Jika itu dilakukan, sarana dan prasarana bisa lebih baik, kualitas guru meningkat,” kata Febri.

Dialog dan Aksi bersama rencananya diadakan tanggal 7 – 8 Januari 2016 di Kemdikbud dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari 10 provinsi. Berbagai hal akan disampaikan dalam dialog tersebut, diantaranya Tata Kelola Guru, Sumbangan dan Pungutan Sekolah, Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Pendidikan, dan Pencegahan Korupsi dalam Sektor Pendidikan. (Egi)