Jakarta, antikorupsi.org (24/11/2015) – Indonesia Corruption Watch (ICW) menerima laporan dari masyarakat atas pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Gelanggang Olahraga (GOR) Ciracas Jakarta Timur. Praktik pungli tersebut diyakini melanggar dengan Perda DKI Jakarta No 3/2012 tentang Retribusi Daerah.

POKOK BERITA:

“Pelemahan KPK kian Kentara”

Pernyataan Pers Bersama

DPR HARUS LAKSANAKAN UJI KELAYAKAN
DAN PILIH 5 PIMPINAN KPK BARU !

Jakarta, antikorupsi.org (20/11/2015) –Ketidaktegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyikapi kemelut permasalahan hukum menjadikan permasalahan jadi menumpuk di Indonesia.

Jakarta, antikorupsi.org (19/11/2015) – Penarikan jaksa senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Kristiana kembali ke Kejaksaan Agung (Kejagung) diduga keras penuh dengan nuansa intervensi. Ada upaya juga untuk menghalang-halangi penyidikan KPK pada kasus suap bantuan sosial (bansos) Sumatera Utara (Sumut) yang juga menyeret mantan Sekjen Partai Nasdem Rio Capella.

Jakarta, antikorupsi.org (18/11/2015) – Satu tahun sudah HM.

-   HM Prasetyo gagal menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, reformasi institusi dan pemberantasan korupsi -

Pada 20 November mendatang, genap satu HM Prasetyo menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Salah prioritas kerja yang sepatutnya diselesaikan oleh HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung adalah penguatan pemberantasan korupsi, penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, dan reformasi kejaksaan. HM Prasetyo telah nyata-nyata gagal memenuhi ketiga hal tersebut.

POKOK BERITA:

“KPK Tolak Revisi Undang-Undang”

http://koran.tempo.co/konten/2015/11/18/387567/KPK-TOLAK-REVISI-UNDANG-UNDANG - Tempo, Rabu, 18 November 2015