Pemeriksaan empat orang mantan panitia anggaran (Panggar) Anggota DPRD Asahan oleh Kejari Kisaran berlangsung kisruh. Pendukung mantan empat anggota dewan itu mengamuk di kejari. Empat mantan dewan yang kini disidik Kejari adalah Drs Bustami HS, Efendi Tanjung, Zaid Afip, dan Zulkarnain. Mereka disangka korupsi APBD 2001-2003 senilai rp 11 miliar.
Pembelaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap para saksi dan tersangka dugaan kasus korupsi di DPRD mendapat kritik dan tanggapan. Indonesia Corruption Watch mengingatkan, partai politik jangan menjadi bungker (lubang perlindungan) para tersangka koruptor karena justru akan menjadi kampanye negatif. Sedangkan pihak kejaksaan membantah pihaknya memolitisasi kasus korupsi, termasuk kasus yang menempatkan anggota DPRD dari PDI-P.
Setelah beberapa waktu lalu menyatakan Indonesia sebagai negara yang paling korup dari 133 negara, kali ini Transparency International Indonesia menilai Jakarta merupakan kota paling korup di Tanah Air, disusul Surabaya, Medan, Semarang, dan Batam. Penilaian tersebut berdasarkan hasil survei berbentuk Indeks Persepsi Korupsi untuk Indonesia Tahun 2004, dengan responden kalangan bisnis lokal hingga internasional.
Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang tepat kemarin. Sayang sungguh sayang, pertimbangan dalam menolak permintaan uji materiil atas Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan korupsi itu terkesan kurang tegas. Utamanya karena ditambahkan alasan ''pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional oleh pemberlakuan pasal tentang asas retroaktif itu sehingga permohonannya harus dinyatakan tak dapat diterima''.
Dalam sidang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Selasa (15/2), tanpa dissenting opinion, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan judicial review Bram Manoppo. Dalam putusannya, majelis hakim konstitusi menyatakan, dasar pertimbangan pengajuan permohonan uji materiil oleh Bram Manoppo itu tidak terbukti. Direktur PT Putra Pobiagan Mandiri yang menjadi tersangka dalam kasus pengadaan helikopter Mi-2 itu mempersoalkan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggunakan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pengajuan dana kaveling sebesar Rp 33,75 miliar dinilai ada kejanggalan dan seharusnya permohonan tersebut tidak diajukan. Apalagi, jika dikaitkan bahwa DPRD sebagai fungsi pengawas, pengajuan anggaran dana kaveling yang ternyata melebihi batas ketentuan anggaran yaitu 6% lebih dari PAD, seharusnya dikritisi.
Abdullah Puteh, terdakwa kasus korupsi pengadaan helikopter Mi-2, langsung mengajukan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai alat bukti kasusnya. Kuasa hukumnya, Mohammad Assegaf, meminta majelis hakim membebaskan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam itu dari dakwaan. Ia juga meminta agar pemeriksaan dan penahanan Puteh dibatalkan karena dianggap tidak mempunyai landasan hukum.
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia akan segera menonaktifkan Kombes Irman Santoso, mantan pejabat Kepala Unit II Perbankan dan Ekonomi Khusus, karena diduga menerima suap dari Adrian Herling Waworuntu, terdakwa pembobol Bank BNI dan tindak pidana pencucian uang Rp 1,7 triliun. Seorang jenderal bintang dua yang enggan disebut jati dirinya membenarkan adanya usulan penonaktifan tersebut.
Polres Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), memanggil lagi tiga mantan anggota DPRD Banyumas 1999-2004 yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana APBD sebesar Rp4 miliar. Ketiga orang itu adalah Abbas Rosyadi, Sunarto Arief, dan Haris Subiyakto.
Tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM), yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW), Pro Demokrasi (Prodem) Sulawesi Tenggara, dan Fitra melaporkan dugaan korupsi gubernur dan beberapa pejabat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin. Mereka diterima anggota Divisi Pengaduan KPK Sukris Prayitno.
