Badan Pengawas Pasar Modal Amerika Serikat (SEC) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tukar-menukar informasi untuk mengusut kasus suap kapas transgenik Monsanto. Kami menjajaki kemungkinan untuk membentuk tim investigasi bersama, kata Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas kemarin.
Indonesia Corruption Watch (ICW) akan melaporkan dugaan kasus korupsi pengadaan buku pelajaran di empat kabupaten/kota di Jawa Tengah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini.
Nurdin Halid dan Abdul Waris Halid, kemarin, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam importasi gula ilegal. Penuntut umum mengancam kedua kakak beradik itu dengan penjara seumur hidup.
Politik uang bukan barang baru di dunia pilih-memilih, termasuk dalam pemilihan kepala daerah langsung. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai mewanti-wanti agar para calon anak buahnya jangan main duit untuk mengalahkan pesaingnya.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar bakal menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Blitar setelah ditemukan modus baru yang menyebabkan nilai korupsi membengkak dari Rp68 miliar menjadi Rp95 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap berwenang menyelidiki, menyidik, dan menuntut, termasuk mengambil alih kasus korupsi yang terjadi sebelum undang-undang lembaga itu disahkan. Kalau dibaca baik-baik (putusan Mahkamah Konstitusi), tidak ada pertimbangan bahwa KPK tidak berwenang menangani perkara sebelum (komisi itu) dibentuk, kata Bambang Widjojanto, praktisi hukum, kepada Tempo melalui telepon kemarin.
Gubernur DKI Sutiyoso menilai hasil survei indeks persepsi korupsi oleh Transparency International Indonesia (TII) yang menempatkan Jakarta sebagai kota paling korup merupakan hal yang wajar. Karena, yang dimaksud bukan indeks DKI melainkan indeks Kota Jakarta. Namun, Sutiyoso menduga responden yang dilibatkan dalam survei itu adalah mereka yang kalah tender.
Sejumlah tanggapan kemarin muncul atas hasil survei Transparency International Indonesia (TII) soal persepsi perilaku korupsi di sejumlah kota dan lembaga di Indonesia.
Desentralisasi telah merubah penyelenggara kebijakan pendidikan. Peran pemerintah pusat, terutama Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), yang sebelumnya sangat besar digantikan oleh kepala daerah dan DPRD.
Ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang dipilih secara langsung oleh rakyat terbentuk, harapan rakyat akan berakhirnya korupsi dan ditangkapnya para koruptor sangat tinggi. Yudhoyono bahkan membuat program kerja 100 hari dan terapi kejut (shock therapy) untuk memberantas korupsi. Tetapi, harapan tinggal harapan. Korupsi masih menjadi penyakit menular, bahkan sudah sampai ke pejabat eselon IV. Jangan tanya di kalangan pejabat yang lebih tinggi lagi. Korupsi di negara ini telah sangat berakar dan sulit diberantas.
