REFLEKSI PERLINDUNGAN SAKSI DI TAHUN 2005
KOALISI PERLINDUNGAN SAKSI

Mahkamah Agung perlu membentuk tim ahli independen untuk melakukan eksaminasi putusan bebas Nurdin Halid di PN Jakarta Selatan. Hakim-hakim dan panitera di sana sebaiknya dirotasi.

Keinginan mengungkap korupsi dalam industri pertambangan harus disertai data konkret untuk tidak menjadikannya sebagai wacana yang hanya ramai di media massa. Bagaimanapun, ikhtiar baik untuk mengevaluasi seluruh kontrak pertambangan pasti akan berhadapan dengan kekuatan besar yang memiliki uang dan kekuasaan.

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi diperiksa selama 11 jam oleh penyidik Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tim Tastipikor di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (12/1). Ali Mazi diperiksa selaku saksi dalam kapasitasnya sebagai pengacara PT Indobuildco, pemilik Hotel Hilton, saat perpanjangan hak guna bangunan Hotel Hilton.

Praktik korupsi dan mafia peradilan di Indonesia sudah memasuki kondisi darurat. Karena itu, pembersihan peradilan juga harus dilakukan dengan cara luar biasa, salah satunya melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Seleksi Ulang Hakim Agung di Mahkamah Agung.

Mantan Duta Besar RI untuk Malaysia periode 1995-2000, Mayjen Purn TNI Jacob Dasto, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kamis (12/1). Sehari sebelumnya, KPK memeriksa mantan Dubes RI untuk Malaysia periode 2000-2004, Hadi A Wayarabi.

Majelis eksaminasi publik meminta Kejaksaan Agung melakukan eksaminasi internal terkait dengan bebasnya Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa Nurdin Halid dari tuntutan hukuman 20 tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp 169,71 miliar.

Proyek pengadaan alat komunikasi dan jaringan komunikasi, atau alkom-jarkom, yang bernilai Rp 602 miliar ternyata dilakukan lewat penunjukan langsung. Pengajar Kajian Ilmu Kepolisian, Bambang Widodo Umar, Kamis (12/1), menjelaskan, rekanan yang dipilih pun selalu oknum yang sama dan kualitas barang yang dipilih tidak sesuai dengan spesifikasi bagi tugas kepolisian.

Penyelidikan kasus dugaan korupsi restitusi pajak terus berkembang. Tidak tertutup kemungkinan penyelidikan dan penyidikan dikembangkan ke kantor-kantor pelayanan pajak lain.

Benar apa yang dikatakan Ketua KPK pada HUT ke-2 KPK bahwa kita dalam keadaan darurat korupsi dan belum ada sinergi di antara semua pihak guna memeranginya.