Gagasan pemakaian seragam untuk koruptor yang sedang diproses hukum harus dibarengi upaya lain agar bisa lebih efektif dalam menumbuhkan efek jera dan rasa malu. Misalnya, melalui pemberian hukuman yang lebih berat bagi koruptor, peningkatan moralitas pemerintah, dan reformasi birokrasi.

Demikian disampaikan Deta Artasari, peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (12/8).

Deta bersama anggota ICW lainnya kemarin datang ke KPK untuk menyampaikan delapan model baju seragam untuk koruptor yang sedang diproses hukum komisi itu. Langkah ini merupakan bentuk dukungan sekaligus desakan agar KPK segera merealisasikan gagasannya untuk mengenakan seragam bagi koruptor dan memborgol mereka.

Ide Komisi Pemberantasan Korupsi tentang seragam khusus dan memborgol koruptor baru-baru ini telah menjadi perbincangan hangat berbagai kalangan masyarakat. Ide ini muncul untuk memberikan efek jera sekaligus menumbuhkan budaya malu bagi koruptor yang bersangkutan, dan diharapkan dapat menjadi serangan psikis terhadap calon-calon koruptor yang lainnya.

Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI segera merampungkan inventarisasi terhadap sejumlah unit usaha milik TNI. Tim akan mengeluarkan rekomendasi hasil inventarisasi tersebut kepada pemerintah pada akhir September nanti. "Rekomendasi berikut usul draf peraturan presiden diserahkan akhir September. Diharapkan, dalam sebulan, peraturan presiden segera terbit," ujar Erry Riyana Hardjapamekas, Ketua Tim Nasional Bisnis TNI, dalam diskusi di Jakarta kemarin. Rekomendasi yang bakal dihasilkan Tim, kata Erry, berisi teknis pengambilalihan bisnis TNI dan penataan terhadap unit usaha TNI meliputi koperasi, yayasan, dan usaha lainnya yang ada.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memutar rekaman percakapan telepon antara Dedi Suwarsono dan Bulyan Royan, mantan anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat. Rekaman, yang diputar di kantor Komisi, itu merupakan kejadian sesaat sebelum dan sesudah Dedi mengirim duit kepada Bulyan karena memenangkan tender kapal patroli Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan.

Koruptor dan terpidana kasus obat berbahaya yang divonis pada 2007 tak mendapat remisi.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengusulkan koruptor dipenjara di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Penjara khusus tersebut selama ini dihuni penjahat kelas kakap atau teroris. "Tahanan yang vonisnya berkekuatan hukum tetap tidak dieksekusi di LP Cipinang," kata M. Jasin, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, di kantor KPK, Jakarta, kemarin.

Kasus Suap Anggota Komisi IV DPR, Dituntut Tiga Tahun

Kasus suap anggota Komisi IV DPR Al Amin Nasution dengan terdakwa Sekda Bintan Azirwan memasuki tahap penuntutan. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor kemarin, Azirwan dituntut tiga tahun penjara.

Setelah Gelontor Dana, Urusan BI Lancar

Satu per satu tokoh kunci kasus menggerojoknya dana Bank Indonesia (BI) ke DPR mulai terkuak. Jika sidang pekan lalu menghadirkan saksi yang mengungkap peran pengatur skenario mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR yang kini menjabat Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, sidang kemarin giliran mantan Deputi Gubernur BI Aulia Tantowi Pohan yang dibelejeti.

Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari aspek kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun kualitas yang dilakukan secara canggih dan sistematis, bahkan telah menembus lintas batas negara.

Indonesian Legal Roundtable (ILR) bersama harian ”Kompas”, 28 Juli 2008 di Jakarta, menggelar diskusi tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Diskusi yang dipandu Asep Rachmat Fajar dari ILR menghadirkan pembicara guru besar hukum pidana internasional dari Universitas Padjadjaran (Bandung) Prof Dr Romli Atmasasmita, Teten Masduki dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Yasin, dan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Benny K Harman. Laporan diskusi dilaporkan dalam dua tulisan, mulai hari ini.

Menteri Kehutanan MS Kaban membantah dia menghindar dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 8 Agustus lalu. Ia beralasan saat itu sedang memiliki agenda acara yang padat dari departemennya. Alasan lain, surat panggilan tiba di kantornya pada 7 Agustus lalu dan dianggapnya terlambat datang.