Eksepsi Dugaan Korupsi Kasus Kasda Situbondo
Bupati Situbondo Ismunarso, tampaknya, tak mau bertanggung jawab sendirian di hadapan sidang pengadilan Tipikor dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara Rp 43,8 miliar. Dalam sidang kemarin, pejabat bertubuh subur itu menyebutkan keterlibatan beberapa bawahannya. Mereka, antara lain, Wakil Bupati Suroso, Sekda Koespratomo Warso, dan Bawaskab Agus Cahyono Basuki.
Meski Akan Diperiksa dalam Kasus Abdul Hadi Djamal
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melunak terkait pemeriksaan anggota DPR yang terseret kasus suap Abdul Hadi Djamal. Tim penyidik memberikan kesempatan kepada dua anggota DPR, Jhony Allen Marbun (Fraksi Demokrat) dan Enggartiasto Lukito (Fraksi Golkar), untuk menyelesaikan masa kampanyenya pada pemilu legislatif.
Korupsi pemilu merupakan istilah baru untuk menjelaskan gejala korupsi pada pelaksanaan pemilu. Korupsi dalam konteks pemilu lebih luas makna dan penjelasannya dibandingkan dengan pengertian korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Istilah ini sendiri lahir dari berbagai macam kajian atas pelanggaran dalam pembiayaan kampanye yang dilakukan peserta pemilu, khususnya bagi mereka yang menyandang status incumbent. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan peserta kampanye pemilu lainnya juga bisa melakukan praktek serupa.
Wakil Gubernur Jawa Barat Yusuf Macan Effendi atau Dede Yusuf merupakan pejabat terkaya dari delapan pejabat di Jawa Barat. Pada 13 Maret 2008, kekayaan Dede mencapai Rp 15,5 miliar dan US$ 10 ribu, sedangkan pada 18 Desember 2003 sekitar Rp 1,55 miliar.
Semua Pasal Dinilai Bertentangan dengan UUD 1945
Koalisi Pendidikan mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan ke Mahkamah Konstitusi. Semua pasal dalam perundangan tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945.
“Kok, baru diramaikan sekarang?”
Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad akhirnya diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2001 senilai Rp 5,4 miliar. "Tersangka telah menggunakan dana yang seharusnya dikembalikan ke kas daerah," kata juru bicara Kejaksaan Agung, Jasman Panjaitan, di kantornya kemarin.
Direktur Utama PT Suryantara Purnawibawa Vaylana Dharmawan divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.
Masa kampanye Pemilu 2009 tidak akan memengaruhi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyidik kasus dugaan suap yang melibatkan anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, Abdul Hadi Djamal.
Anggota Komisi IX DPR Tahun 2003 Terima Uang
Anggota Komisi IX DPR saat membahas berbagai undang-undang, selain mendapat anggaran dari Dewan, juga meminta dana dari institusi yang menjadi mitra kerjanya.
“Semua didatangi,dilobi satu-satu.”
Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami laporan tentang adanya pertemuan lobi antara sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu di Hotel Four Seasons, Jakarta.
