Dalam 20 tahun terakhir, tidak ada catatan pasti soal jumlah utang luar negeri Indonesia. Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan angka yang berbeda-beda. Ada yang bilang Rp 460 triliun, ada juga yang mengatakan Rp 1.600 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi mensinyalir banyak utang luar negeri yang tidak termanfaatkan secara tepat. Cheta Nilawaty dan Sutarto dari Koran Tempo menemui Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar di ruang kerjanya pada Selasa pekan lalu. Berikut ini petikannya.

Terdakwa Dua Kasus Korupsi

Mantan Ketua Komisi IV DPR Yusuf Erwin Faishal harus menunda dulu keinginan untuk segera bebas dari penjara. Itu setelah jaksa penuntut umum (JPU) menuntut suami artis Hetty Koes Endang tersebut dengan hukuman enam setengah tahun penjara. Terdakwa yang terlibat dalam dua dugaan korupsi sekaligus -rekomendasi alih fungsi hutan lindung pelabuhan Tanjung Api-Api dan revitalisasi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT)- juga terancam pidana denda Rp 250 juta subsider empat bulan penjara.

Tunggu Catatan Kelakuan Selama di Rutan Brimob

Mantan Duta Besar RI untuk Malaysia Rusdihardjo yang terseret kasus korupsi pungutan liar segera menghirup udara bebas. Departemen Hukum dan HAM menyatakan telah memproses permohonan pembebasan bersyarat (PB) yang diajukan bekas Kapolri di era Presiden Gus Dur itu.

Memprihatinkan! Mungkin, kata itu yang paling tepat untuk menunjukkan maraknya praktik korupsi di DPR. Peristiwa terakhir yang terjadi adalah penangkapan anggota Komisi V DPR Abdul Hadi Djamal. Politikus dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) itu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap terkait proyek pengadaan dermaga dan pelabuhan di kawasan Indonesia Timur.

"Sebaiknya ada yang melaporkan kasus itu ke LPSK."

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kasus yang menimpa wartawan Upi Asmaradhana merupakan kriminalisasi pers serta melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. "Melaporkan pers ke Polda Sulawesi Selatan sama saja melanggar UU Perlindungan Saksi dan Korban," ujar Febri Diansyah, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, dalam konferensi pers di kantor ICW kemarin.

Walau jumlahnya sedikit dan terjadi secara sporadis, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengakui, praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme masih ada dan bisa terjadi di tubuh institusi TNI.

Putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi yang diajukan mantan jaksa Urip Tri Gunawan perlu menjadi acuan hakim untuk tidak ragu menghukum secara pantas terdakwa perkara korupsi. Putusan itu, jika diikuti dengan putusan lain yang konsisten, juga akan menaikkan citra Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung berpendapat kepala daerah yang divonis bersalah dalam perkara korupsi tidak dapat menjabat kembali setelah menjalani hukumannya. Pendapat hukum tersebut disampaikan menjawab permintaan fatwa yang diajukan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto.

Jaksa Agung Hendarman Supandji menegaskan, proses hukum kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia akan dituntaskan hingga ke akarnya. Dia membantah anggapan lambannya penyidikan kasus ini karena ada intervensi. “Tak ada intervensi. Ini cuma soal strategi,” kata Hendarman di kantornya kemarin.

Komisi Pemberantasan Korupsi segera akan menyidangkan Wali Kota Manado, Sulawesi Utara, Jimmy Rimba Ragi. "Berkasnya sudah dilimpahkan kepada jaksa penuntut," ujar Direktur Penuntutan KPK Ferry Wibisono melalui pesan pendek kemarin.