Kasus Korupsi Proyek Dephub
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri keterlibatan orang-orang di belakang anggota DPR Abdul Hadi Djamal. Kemarin (18/3), mereka menggeledah ruang kerja Abdul Hadi di ruang nomor 1905 lantai 19 Gedung Nusantara I, kompleks gedung DPR/MPR. Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari barang bukti kasus suap dana stimulus proyek pembangunan dermaga dan bandara di wilayah Indonesia bagian timur.
Diskursus publik tentang implikasi penggunaan metode suara terbanyak menjelang pelaksanaan Pemilu 2009 lebih didominasi oleh bagaimana meletakkan kebijakan affirmative action bagi calon legislator perempuan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Respons Komisi Pemilihan Umum sendiri atas putusan tersebut begitu cepat, hingga mengajukan perpu khusus untuk calon legislator perempuan.
KPK menampik tudingan tak memiliki bukti dalam kasus suap ini.
Tim penasihat hukum auditor Badan Pemeriksa Keuangan, Bagindo Quirino, mengajukan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi soal penahanan kliennya. Bagindo tersangka kasus suap dalam audit proyek pengadaan alat di Balai Latihan Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Ketua Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) Baridjussalam Hadi menyatakan empat mantan pejabat Bank Indonesia (BI) telah mengembalikan uang yang diduga sebagai kerugian negara senilai Rp 13,8 miliar ke YPPI. Uang itu merupakan bagian dari Rp 68,5 miliar yang digunakan sebagai dana bantuan hukum bagi mantan pejabat Bank Indonesia, yakni Iwan R. Prawiranata, Sudradjad Djiwandono, Heru Supraptomo, Paul Sutopo, dan Hendro Budiyanto.
Pengeluaran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia sebesar Rp 100 miliar untuk kepentingan Bank Indonesia hingga kini tidak jelas statusnya. Apakah status dana tersebut sebagai utang, sumbangan, atau pinjaman, sampai sekarang tidak pernah dicatat dalam neraca keuangan YPPI.
Komisi Pemberantasan Korupsi harus segera menelusuri pihak lain yang diduga terlibat dalam dugaan suap yang melibatkan anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, Abdul Hadi Djamal. Penelusuran terutama di lingkungan Panitia Anggaran DPR.
Dia mengaku tak tahu-menahu soal tender pembangunan proyek.
Abdul Hadi Djamal, tersangka kasus suap dana stimulus proyek pengembangan fasilitas laut dan udara di wilayah timur Indonesia, menyeret sejumlah koleganya di Dewan Perwakilan Rakyat. Politikus Partai Amanat Nasional itu menyebut nama Rama Pratama, anggota Panitia Anggaran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Jhonny Allen Marbun, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat.
Di Sumenep Tersangkut Proyek KAT, Di Banyuwangi Potong BLT
Polres akhirnya menahan Direktur CV Samudera Bersatu Abdul Aziz Salim Sabibie terkait dengan dugaan korupsi proyek Komunitas Adat Terpencil (KAT) tahun anggaran 2005 di Desa Gelaman, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean. Polisi telah menetapkan Aziz sebagai tersangka tiga bulan lalu.
Kasus korupsi dana Bank Indonesia (BI) kembali disidangkan di Pengadilan Tipikor kemarin (17/3). Dalam sidang yang menghadirkan dua pengurus Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) itu terungkap peran vital dewan pengawas, yakni Aulia Pohan dan Maman Soemantri.
Dengan tertangkapnya Abdul Hadi Djamal, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, bersama uang yang diduga suap berjumlah miliaran, mudah untuk disimpulkan bahwa lagi-lagi ada anggota DPR yang memperdagangkan kewenangan dan pengaruhnya. Menjual kewenangan dengan bayaran uang negara. Perdagangan kewenangan yang berujung perampokan uang rakyat.
