ICW: hakim ad hoc harus selalu lebih banyak dari hakim karier.

Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dewi Asmara mengatakan komposisi hakim ad hoc dan hakim karier sebaiknya disesuaikan dengan tingkat kesulitan kasus korupsi yang ditangani. Hal tersebut, menurut dia, bisa ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. "Hakim ad hoc itu bisa menyesuaikan dengan kasus," kata Dewi saat dihubungi kemarin.

Tarman, 46 tahun, salah satu anggota tim sukses pasangan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, di Rembang, Jawa Tengah, menyatakan banding. Ia divonis bersalah telah membagi-bagikan uang dalam pemilihan presiden 8 Juli lalu. "Saya putuskan untuk banding. Hukuman itu terlalu berat dan tidak adil," kata dia kepada Tempo kemarin.

Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak, Muhammad Tjiptardjo dipercaya  menjabat Dirjen Pajak baru menggantikan Darmin Nasution yang diangkat menjadi Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Sebagai dirjen pajak yang baru, Tjiptardjo dipastikan tidak ringan bebannya. Masih ada banyak pekerjaan rumah yang ditinggalkan Darmin. Jum'at siang 31 Juli 2009, ICW menggelar diskusi untuk mengingatkan pekerjaan rumah buat dirjen pajak baru tersebut.

Indonesia Corruption Watch 30 Juli 2009 siang mengundang pakar kesehatan dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Firman Lubis untuk mendiskusikan tentang Rancangan Undang-undang Kesehatan. Rancangan Undang-undang ini sebenarnya sudah dari tahun 2000 yang silam masuk ke meja Dewan Perwakilan Rakyat. Namun kata beliau, tidak mengetahui dengan pasti sebenarnya apa yang membuat pembahasannya tidak kunjung selesai. Tertutupnya pembahasan, terutama atas ruang partisipasi masyarakat menambah ketidakpastian akan rancangan undang-undang ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin memeriksa dua anggota Komisi Kehutanan DPR, Faqieh Chaeroni dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan H. Mardjono dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. ”Mereka diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan pengembangan penyidikan kasus Tanjung Api Api,” ujar juru bicara KPK, Johan Budi S.P., di kantornya kemarin.

Ketua Pengadilan Keluarga Australia Diana Bryan menyarankan Mahkamah Agung Indonesia membebaskan biaya perkara bagi masyarakat miskin. Menurut penelitian yang dilakukan Australia, 80 persen masyarakat Indonesia tidak memiliki akses ke pengadilan untuk mengurus perkara kekeluargaan. Misalnya, permintaan penetapan akta kelahiran di pengadilan.

Audit pengadaan layanan teknologi informasi dan daftar pemilih tetap yang dikelola Komisi Pemilihan Umum akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan periode mendatang. “Sekarang kami fokus ke laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum dulu,” kata anggota BPK, Baharuddin Aritonang, di kantornya kemarin.

Ada penyumbang yang tak beridentitas jelas.

Sehari setelah memeriksa tim kampanye Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, Badan Pengawas Pemilihan Umum memeriksa laporan dana kampanye tim Jusuf Kalla-Wiranto. Anggota Badan Pengawas, Agustiani Tio Fridelina Sitorus, mengatakan pemeriksaan itu berkaitan dengan laporan sumbangan tak jelas ke pasangan tersebut oleh lembaga penggiat antikorupsi, Indonesia Corruption Watch.

Ditemukan di sebuah rumah milik paranormal di daerah Cibadak, Banten.

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap mantan Direktur Umum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Umar Syarifuddin kemarin. Umar ditangkap tim penyidik komisi antikorupsi terkait dengan kasus dugaan korupsi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. “Benar, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka US (Umar Syarifuddin),” ujar Wakil Ketua Bidang Penindakan KPK Chandra Hamzah melalui pesan singkat tadi malam.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal memeriksa Sekretaris Jenderal DPR RI Nining Indra Saleh terkait kasus dugaan suap di balik terpilihnya Miranda Swaray Goeltoem sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI). Nining yang dijadwalkan diperiksa kemarin (30/7) berhalangan hadir dikarenakan sedang ada urusan mendesak.