Utang Luar Negeri; KPK Temukan 18 Potensi Beban Keuangan Negara

Perlu moratorium pembuatan utang luar negeri yang baru.

Tim Kajian Utang Luar Negeri Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mengidentifikasi 18 temuan yang dapat membebankan keuangan negara. Hasil kajian ini akan dikoordinasikan dengan Departemen Keuangan serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Penyidikan Dugaan Korupsi P2SEM; Kejati Jatim Panggil Lima Pejabat Pemprov

Setelah menjebloskan mantan Ketua DPRD Jatim Fathorrasjid, Kejati Jatim terus meluaskan penyidikan dugaan korupsi Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat. Kemarin, lima pejabat Pemprov dipanggil jaksa.

Sebelas Jurus Menggempur KPK

Tidak bisa dimungkiri bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi. Meski dengan sejumlah catatan, kinerja KPK setidaknya telah membangun kepercayaan publik tentang adanya lembaga penegak hukum yang secara serius memberantas korupsi.

Kejaksaan Diminta Eksekusi Lahan D.L. Sitorus

Sebagian lahan hutan produksi sudah dimiliki warga.

Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban meminta Kejaksaan Agung segera mengeksekusi lahan seluas 47 ribu hektare yang masih dikuasai terpidana Darianus Lungguk Sitorus di Padanglawas, Sumatera Utara. Menurut Kaban, sejak pengusaha hutan itu dihukum Mahkamah Agung dua tahun yang lalu, eksekusi lahan tak kunjung terlaksana. ”Tanah itu milik negara, tapi oleh perusahaan tak diserahkan,” ujar Kaban setelah menemui Jaksa Agung Hendarman Supandji di Kejaksaan Agung kemarin.

ICW Laporkan Dugaan Korupsi Upah Pungut

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan penyalahgunaan upah pungut pajak daerah di Departemen Dalam Negeri. Menurut ICW, dugaan penyalahgunaan yang terjadi pada 2001-2008 dengan nilai sebesar Rp 79 miliar itu antara lain untuk dana operasional atau dana taktis Menteri Dalam Negeri dan pejabat eselon I.

Naskah laporan
Pemberantasan Korupsi; Negara yang (Tidak) Pernah Serius

Belum usai polemik tentang sejumlah ketidakberesan yang diduga terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2009, baik dalam pemilihan umum anggota legislatif atau pemilu presiden, sejumlah persoalan lain muncul di Indonesia. Terakhir, persoalan ini terkait dengan ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta, 17 Juli lalu.

Jangan Perlemah Peran KPK

Pemerintah dan masyarakat diharapkan tetap mendukung penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga penindakan kasus korupsi. Besarnya tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dinilai belum dapat dihadapi hanya dengan memperingatkan, mereformasi birokrasi, atau mencegahnya saja.

Korupsi Kehutanan; Menhut dan Jaksa Agung Koordinasi

Kejaksaan segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung dalam perkara korupsi terkait pengerjaan dan penggunaan kawasan hutan dengan terpidana Darianus Lungguk Sitorus. Putusan itu berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit seluas 47.000 hektar, yang dirampas untuk negara.

Korupsi di PLN; Ada Surat Kuasa dari Direksi

Mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Eddie Widiono mengatakan, ada surat kuasa dari direksi PLN ke sejumlah general manager-nya dalam proyek sistem manajemen pelanggan berbasis teknologi informasi di perusahaan itu. Surat kuasa ini dikeluarkan karena sifat proyek itu adalah otonomi.

Presiden Diharap Tunda Sahkan RUU Rahasia Negara

SEJUMLAH kalangan mengharap agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunda pengesahan Rancangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara. Presiden dapat memerintahkan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono untuk menunda pengesahan RUU tesebut.

Subscribe to Subscribe to