KPK sudah menetapkan sebagai tersangka kasus korupsi izin kehutanan Pelalawan sejak tahun lalu.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau dan Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau (Jikalahari) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengadili tiga mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun lalu.

"Dia sudah memiliki bukti yang cukup kuat."

Komisi Pemberantasan Korupsi bereaksi keras atas beredarnya kabar tentang testimoni Antasari Azhar yang menyatakan adanya dugaan suap terhadap dua petinggi KPK terkait dengan kasus Masaro. "Jika benar dia membuat pernyataan bahwa KPK terima suap, itu fitnah," kata Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto dalam jumpa pers singkat di kantornya kemarin.

Keterangan meringankan kembali muncul dalam lanjutan sidang kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Depkum HAM. Kali ini, sidang menghadirkan saksi meringankan yang diajukan kuasa hukum terdakwa Romli Atmasasmita.Salah seorang saksi yang dihadirkan adalah pengamat telematika Roy Suryo. Menurut kuasa hukum terdakwa, Roy Suryo dihadirkan untuk menjelaskan penggunaan domain dotcom dalam layanan Sisminbakum. ''Jaksa me­nyebut penggunaan domain dotcom salah. Nah, nanti biar dijelaskan Pak Roy,'' kata Juniver Girsang di PN Jakarta Selatan kemarin (5/8).

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono belum berhasil melakukan reformasi birokrasi. Kinerja birokrasi belum efisien dan lebih banyak melayani sendiri ketimbang masyarakat.

Wakil Ketua Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Jhony Allen Marbun dinilai tidak jujur saat menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (5/8). Terdakwa anggota Komisi V DPR, Abdul Hadi Djamal, pun menyatakan siap melakukan sumpah pocong untuk membuktikan keterangannya.

Korupsi APBD Rp 43,7 M

Hakim Pengadilan Tipikor (Tindak Pindana Korupsi) menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Bupati Situbondo Ismunarso kemarin (5/8). Pejabat bertubuh gemuk itu dinyatakan terbukti menyelewengkan APBD Situbondo senilai Rp 43,7 miliar.

Anggap Pencemaran Nama Baik, KPK Siap Gugat

Pernyataan Antasari Azhar bahwa beberapa pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berkomplot dalam kasus korupsi Masaro tidak akan buru-buru ditindaklanjuti penyidik. Polisi masih ragu-ragu memanggil nama-nama dalam laporan tulisan tangan tersebut.

Kejagung Ungkap Berkas Tak Lengkap

Kejaksaan Agung ak­hir­nya menjelaskan kasus perpajakan Asian Agri Group (AAG) yang tak kunjung rampung. Menurut jaksa, unsur-unsur yang dipersangkakan sesuai pasal dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan belum terpenuhi.

Sulit mempercayai keseriusan dan komitmen institusi pengadilan untuk memberantas korupsi dinegeri ini. Karena seperti pada tahun-tahun sebelumnya, institusi pengadilan dalam hal ini Pengadilan Umum hingga Juli 2009 secara keseluruhan ternyata memberikan kontribusi besar terhadap makin melemahnya upaya pemberantasan korupsi yang saat ini didorong oleh pemerintah.

Pajak sempat meminta penjelasan apa kepentingan MaKI dalam praperadilan.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MaKI) mengajukan permohonan praperadilan atas Direktorat Jenderal Pajak ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Pengajuan itu berkaitan dengan proses penyidikan kasus dugaan penggelapan pajak perusahaan Asian Agri Group yang dimulai pada awal 2007 dan telah menetapkan 12 tersangka.