Rekomendasi Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019

Laporan Keuangan ICW 2019

Saat ini pembahasan intensif antara Kementerian Hukum dan HAM dengan KPK terkait rencana kenaikan gaji Pimpinan KPK masih dilakukan. Meskipun sebelumnya isu ini sempat redup, namun diam-diam pembahasan soal ini terus berlanjut. Padahal sebelumnya diberitakan bahwa Pimpinan KPK, melalui Ketua KPK, Firli Bahuri, menyampaikan kepada publik bahwa seluruh Pimpinan KPK telah meminta usulan kenaikan gaji tersebut dibatalkan.

Indonesia merupakan negara dengan angka kematian akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Berdasarkan worldometer.info. per tanggal 29 April 2020, total kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia sebanyak 9.511 kasus dengan korban meninggal sebanyak 773 orang. Angka kematian akibat pandemi corona sekitar 8,1 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata angka kematian di dunia yang sekitar 6,9 persen.

2019 merupakan tahun paling berat bagi pemberantasan korupsi. Meskipun banyak yang beranggapan Indonesia mendapatkan orang baik sebagai Presiden, dimana harapan masyarakat atas pemberantasan korupsi yang lebih efektif jauh lebih besar di tangan Jokowi, namun realitas tidak seindah persepsi kita. Di tangan Jokowi justru pemberantasan korupsi babak belur. UU KPK No 30 tahun 2002 secara aklamasi disepakati diubah menjadi UU No 19 ta Pemerintah tak bergeming, UU KPK baru tetap lolos.

Tiga wartawan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menelusuri dugaan peyimpangan di pelaksanaan proyek pemerintah. Ketiga jurnalis itu adalah Arif Hernawan dari Gatra, Haris Firdaus dari Kompas, dan Bhekti Suryani dari Harian Jogja. Dengan menggunakan Opentender.net, mereka menginvestigasi proyek pembangunan gedung untuk relokasi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah melakukan penangkapan terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, dan pihak swasta, Rezky Herbiyono. Penangkapan ini dilakukan setelah KPK memasukkan nama keduanya dalam daftar pencarian orang sejak Februari lalu. Dalam hal ini, tentu kinerja dari tim Penyidik KPK layak untuk diapresiasi bersama.

Namun permasalahan ini pun tidak bisa dipandang selesai dengan hanya melakukan penangkapan terhadap dua buronan KPK tersebut. Indonesia Corruption Watch setidaknya memiliki beberapa catatan terkait perkara ini:

Realokasi anggaran untuk penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) diantaranya difokuskan untuk belanja sektor kesehatan dan pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada warga yang rentan terkena resiko sosial dan dampak Covid-19. Pada 31 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan dari Rp 405,1 triliun APBN. Rp 75 triliun (18,5%) disebut untuk belanja alat kesehatan dan Rp 110 triliun (27%) untuk JPS. Anggaran ini belum termasuk realokasi anggaran daerah, dana desa yang berasal dari APBN, dan anggaran tiap kementerian/ lembaga yang juga memberikan JPS kepada warga.

Porgram kartu pra kerja yang baru diumumkan Pemerintah diklaim merupakan salah satu langkah penanggulangan COVID-19. Namun sejumlah persoalan muncul sejak program ini diluncurkan pada pertengahan Maret 2020 lalu.

Mulai dari desain program, kebijakan, proses pengadaan dan pemilihan mitra, hingga implementasi program yang menimbulkan banyak kontroversi. Meskipun dianggap program antisipasi pandemi, perlu diingat bahwa program kartu pra kerja ini sebenarnya merupakan janji kampanye Presiden Jokowi pada tahun 2019 lalu.