31
Jul
Koruptor tidak boleh lupakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Mantan narapidana korupsi dilarang maju dalam pilkada lewat putusan MK Desember 2019 lalu.
29
Jul
Indonesia Corruption Watch (ICW) telah melakukan penelusuran terhadap individu di balik proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). ICW menyoroti tidak transparannya PT PLN dalam memberikan informasi terkait PLTU.
28
Jul
Pembelian pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas dari Austria bukan hanya tidak tepat, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah baru di masa yang akan datang.
28
Jul
Mudahnya koruptor lalu lalang di Indonesia menjadi tamparan keras bagi penegak hukum. Kasus Djoko Tjandra menunjukkan bahwa Badan Intelijen Negara tidak memiliki kemampuan dalam melacak keberadaan koruptor kelas kakap tersebut. Mulai dari masuk ke yurisdiksi Indonesia, mendapatkan paspor, membuat KTP elektronik hingga mendaftarkan Peninjauan Kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuktikan bahwa instrumen intelijen tidak bekerja secara optimal.
24
Jul
Industri batubara telah menghasilkan berbagai dampak negatif. Di hulu, anak-anak tewas akibat lubang tambang yang diabaikan dan lahan-lahan hijau yang rusak akibat berubah menjadi area pertambangan. Di hilir, pembangkit listrik dengan bahan bakar batubara yaitu PLTU mengancam kesehatan dan nyawa warga.
24
Jul
ICW mendesak DPR RI menggunakan hak angket dalam kasus Joko Tjandra terhadap Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri. ICW juga menantang Ketua KPK Firli Bahuri untuk menelusuri potensi korupsi oknum Jenderal Polri dalam kasus Joko Tjandra.
13
Jul
ICW telah melakukan penelusuran terhadap individu di balik proyek PLTU. Hasil penelusuran menemukan sejumlah elite kaya atau oligarki di balik pembangkit listrik.
13
Jul
Program Kartu prakerja yang diluncurkan oleh pemerintah pada 11 April 2020, telah menuai banyak kritik dari masyarakat. Mulai dari munculnya potensi konflik kepentingan, tidak tepatnya sasaran penerima manfaat, adanya dugaan maladministrasi, hingga adanya potensi kerugian negara yang terjadi berdasarkan kajian dari KPK.
09
Jul
ICW melakukan judicial review atas UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hal ini dilakukan karena:
Satu, pembentukan UU KPK cacat formal karena tidak masuk program legislasi nasional prioritas 2019. Rapat paripurna pengesahan revisi UU tersebut pada 17 September juga tidak mencapai kuorum.
Kedua, UU KPK yang baru berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi.
Ketiga, pembahasan UU juga sama sekali tidak melibatkan KPK.
06
Jul
Persoalan korupsi kini tidak lagi melibatkan mereka yang berusia tua. Fakta menunjukkan bahwa korupsi telah menjangkiti mereka yang berusia muda. Pergeseran pelaku korupsi tersebut menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlihat dari kasus yang ditangani1, ada Angelina Sondakh, Zumi Zola, Nazarudin, dan Anas Urbaningrum.