Siaran Pers
Hentikan Pembahasan RUU Pemasyarakatan!
-RUU PAS Membahagiakan Para Koruptor-

Public Accountability Review (PAR) Potensi Kuat Konflik Kepentingan Dalam Kondisi COVID-19

Indonesia merupakan negara dengan angka kematian akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Per tanggal 12 Mei 2020, total kasus COVID-19 sebanyak 14.749 dengan korban meninggal sebanyak 1.007 orang. Angka kematian akibat pandemi corona sekitar 6,8 persen. Rata-rata uji spesimen yang dilakukan sejak 2 Maret 2020 hingga 11 Mei 2020, pemerintah baru dapat menangani sekitar 1.557 uji spesimen.

Siaran Pers

Untungkan Elit Kaya, Pembahasan RUU Minerba Harus Dihentikan

RUU Minerba tak berpihak pada lingkungan hidup dan hanya menguntungkan para elit kaya. Pembahasan yang tengah dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR RI harus dihentikan.

Siaran Pers
Potensi Transaksi Politik di Balik Revisi UU Mahkamah Konstitusi?
Presiden Harus Batalkan Revisi UU MK!

Pada tanggal 22 April 2020 Indonesia Corruption Watch mengajukan permintaan informasi mengenai Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden. Permintaan informasi tersebut ditujukan ke Kementerian Sekretariat Negara.

Program kartu prakerja yang digagas oleh Presiden Jokowi di tengah kampanye pilpres 2019 menimbulkan polemik. Polemik utamanya berkenaan dengan proses pengadaan dan dugaan konflik kepentingan dibalik pemilihan pihak penyedia pelatihan prakerja, di mana salah satu penyedia, yaitu skillacademy.co, berafiliasi dengan staf khusus presiden Adamas Belva Devara. Kritik publik yang kuat kemudian berbuah mundurnya CEO Ruangguru tersebut dari jabatan staf khusus.

PERNYATAAN BERSAMA

KOALISI TOLAK KRIMINALISASI DAN REKAYASA KASUS (KATROK)

(SAFEnet, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pers, KontraS, AMAR, ICW, Lokataru, AJAR, Amnesty International Indonesia, ICJR) 

SEGERA LEPASKAN RAVIO PATRA, HENTIKAN KRIMINALISASI, UNGKAP PELAKU PERETASAN!

Jakarta, 23 April 2020

“Rata-Rata Vonis Koruptor Hanya 2 Tahun 7 bulan Penjara”

Siaran Pers

Pengisian Jabatan Struktural KPK Mengabaikan Aspek Integritas

Pada 14 April 2020 Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melantik empat orang dari sejumlah nama yang mengikuti seleksi jabatan struktural di KPK sejak 5 Maret 2020. Empat orang tersebut antara lain: Brigjen Karyoto sebagai Deputi Penindakan, Mochamad Hadiyana sebagai Deputi Informasi dan Data, Kombes Endar Priantor sebagai Direktur Penyelidikan, dan Ahmad Burhanudin sebagai Kepala Biro Hukum.

Pada tanggal 1 April, Staf Khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra menandatangani sebuah surat yang ditujukan kepada Camat di seluruh wilayah Indonesia. Surat dengan kop Sekretariat Kabinet itu berisikan mengenai kerja sama program antara pemerintah dan PT Amartha Mikro Fintek terkait Relawan Desa Lawan Covid-19.

Program tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.