Pemberian bansos di tengah pandemi pada dasarnya merupakan kebijakan yang sudah semestinya dan sangat diperlukan warga. Namun demikian, program ini sangat rawan disalahgunakan. Masalah penyaluran bansos bahkan telah banyak terungkap sejak awal-awal penyaluran. Diantaranya yaitu tidak valid dan mutakhirnya pendataan (DTKS dan non-DTKS), politisasi oleh kepala daerah, pemotongan, dan pungutan liar. Melihat tingginya potensi penyalahgunaan bansos di tengah pandemi, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama 11 mitra di 13 daerah mengadakan pemantauan distribusi bansos dan membuka posko pengaduan. Daerah-daerah tersebut yaitu Aceh, Medan, Palembang, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Semarang, Bali, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kendari, Manado, dan Makassar. Meski pemantauan ICW terbatas pada 13 daerah tersebut, aduan warga yang masuk juga berasal dari daerah lain, seperti Jambi, Kuningan, Sumenep, Konawe Utara, Minahasa Utara, dll.

Setelah setahun investigasi, Auriga Nusantara bersama Jatam Nasional, Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Greenpeace indonesia dan WALHI Nasional meluncurkan seri kedua laporan Coalruption berjudul “Korupsi PLTU Tarahan, Jangan Berhenti di Emir Moeis, KPK Harus Tuntut Korporasi yang Terlibat”. Laporan ini adalah lanjutan dari Coalruption 1 berjudul Elit Politik dalam Pusaran Bisnis Batubara yang dirilis akhir 2018 lalu (menjelang Pilpres 2019). Laporan Korupsi PLTU Tarahan kali ini menyoroti bagaimana Emir Moeis memainkan peran yang jelas dalam kasus gratifikasi. Investigasi ini juga sangat terang benderang mengungkap bagaimana peran—peran tokoh lainnya termasuk korporasi yang terlibat langsung namun kini masih bebas berkeliaran.

Kasus indikasi suap Pinangki oleh Djoko Tjandra kini ditangani oleh Kejaksaan Agung. Pertanyaannya, apakah mungkin Kejaksaan Agung dapat bertindak professional dan bersikap independent dalam mengusut kasus tersebut? Apakah tidak ada potensi konflik kepentingan karena adanya indikasi keterlibatan elit jaksa di Kejaksaan Agung? Kajian ini hendak menilai penanganan korupsi, khususnya perkara Djoko Tjandra dan jaksa Pinangki yang terseret dalam pusaran skandal dugaan suap oleh Doko Tjandra yang ditangani oleh Kejaksaan dari aspek profesionalisme dan independensi.

Pelibatan influencer untuk mempromosikan sebuah produk, bukanlah sesuatu yang sepenuhnya baru. Seiring dengan perkembangan penggunaan internet oleh masyarakat, fenomena beriklan melalui sosial media semakin marak dilakukan, termasuk oleh pemerintah melalui belanja APBN ataupun APBD.

Pelibatan influencer untuk mempromosikan sebuah produk, bukanlah sesuatu yang sepenuhnya baru. Seiring dengan perkembangan penggunaan internet oleh masyarakat, fenomena beriklan melalui sosial media semakin marak dilakukan, termasuk oleh pemerintah melalui belanja APBN ataupun APBD.

Pelatihan antikorupsi oleh ICW dan LKPP pada 19 Juni 2019 di Aston Bojonegoro City Hotel mempertemukan berbagai jurnalis di Kabupaten Bojonegoro. Lewat forum ini, para jurnalis ini mendiskusikan proyek-proyek pemerintah yang ditengarai rawan dikorupsi. Dalam pelatihan ini pula, wartawan berkenalan dengan situs opentender.net yang dikembangkan oleh ICW. Situs ini memberikan jalan bagi wartawan untuk mengecek tingkat risiko penyimpangan sebuah proyek.

Pembangunan Dander Water Park di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur pada 2015 dan 2016 lalu menyedot perhatian publik. Menelan anggaran sebesar Rp 6,5 miliar pada 2015 dan Rp 4,6 miliar pada 2016, pembangunan obyek wisata ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten di utara Jawa Timur tersebut. Persoalannya, hasil analisis situs opentender.net yang dikembangkan ICW menunjukkan adanya potensi penyimpangan anggaran dalam proyek ini.

Ririn Wedia tak pernah menyangka hidupnya bakalan seperti roller coaster selama tiga bulan sebelum November 2019. Wartawan Suara Banyu Urip ini selama satu triwula itu ditinggalkan sejumlah koleganya ketika menginvestigasi pembangunan proyek Dander Park. Tak cuma drama pengkhianatan, hidupnya juga penuh dengan ancaman dari pihak yang terganggu dengan pemberitaannya. Karena itu, dia pun tak kuasa menahan haru ketika kerja kerasnya selama tiga bulan terbit pada 8 November 2019. “Sepuluh tahun menjadi wartawan, saya tidak pernah menulis seperti ini,” kata Ririn Wedia sambil berkaca-kaca.

Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara terkait jumlah kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Per tanggal 22 Juli 2020, kasus Covid-19 yang muncul di Indonesia sebanyak 91.751 kasus. Sedangkan pada tingkat dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-24 dari 215 negara yang paling banyak jumlah kasus akibat Covid-19.