Bagaimana kolaborasi antara jurnalis dan masyarakat sipil di Yogyakarta dalam mengungkap indikasi penyelewengan pembangunan gedung relokasi PKL? Kolaborasi jurnalis dan masyarakat sipil ini menemukan bahwa pengadaan gedung relokasi itu menggunakan metode lelang cepat yang umumnya dipakai untuk proyek-proyek sederhana. Di sisi lain, tim kolaborasi juga menemukan dua dari tiga paket pembangunan dikuasai oleh orang yang sama sehingga ada dugaan monopoli.

Pemerintahan Joko Widodo – Ma’aruf Amin genap berusia 1 tahun pada 20 Oktober 2020. Periode tersebut semakin menegaskan karakteristik sebuah rezim yang anti demokrasi, sarat dengan praktik politisasi hukum, antipati terhadap pemberantasan korupsi yang tegas dan serius serta cenderung memberikan privileges kebijakan yang sangat besar terhadap pemilik modal besar.

Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) melakukan pengawalan dalam proses seleksi calon anggota Ombudsman RI 2021 – 2026. Sebagaimana diketahui, proses seleksi calon anggota Ombudsman 2021 – 2026 akan memasuki tes kesehatan dan wawancara, setelah sebelumnya Panitia Seleksi (Pansel) meloloskan 22 (dua puluh dua) nama calon dari 71 (tujuh puluh satu) calon yang mengikuti tahapan profile assessment. Atas proses yang berjalan sejauh ini dan proses seleksi selanjutnya, terdapat 4 (empat) catatan dan rekomendasi dari koalisi MP3 kepada pansel.

Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali bersidang melawan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) atas sengketa informasi terkait dokumen Program Prakerja. Sidang yang digelar hari ini, 19 Oktober 2020, merupakan sidang keempat dan terhitung sudah lebih dari 5 bulan ICW mengupayakan keterbukaan informasi atas program strategis pemerintah di tengah pandemi Covid-19 tersebut.

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja baru saja disahkan secara kilat meskipun di tengah situasi masyarakat yang sedang berhadapan dengan pandemi Covid-19. Pertanyaannya, “Bagaimana perusahaan-perusahaan pertambangan dan energi kotor di Indonesia terhubung dengan orang-orang lingkaran pembahasan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja?” dan “Bagaimana konflik kepentingan dan/atau keuntungan mereka di Omnibus Law?”

Senin (05/10/20) RUU Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR RI. Serupa dengan produk-produk hukum sebelumnya yang telah lebih dahulu disahkan, proses pembahasan hingga pengesahan dilakukan secara cepat dan tertutup. Lagi-lagi patut diduga terdapat kekuatan besar yang mendorong pengesahan RUU tersebut. Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi skenario sempurna oligarki untuk menimbun kekayaannya.

Pemerintah dalam salah satu argumentasinya menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja memberikan kontribusi bagi upaya pemberantasan korupsi, terutama pada aspek yang berkaitan dengan penyederhanaan prosedur perizinan usaha. Lebih lanjut, Pemerintah mengatakan bahwa selama ini izin usaha berbelit-belit, sangat panjang prosedurnya, dan penuh dengan praktek pungutan liar dan setoran ilegal. Dengan mengatur prosedur secara lebih sederhana, diharapkan berbagai titik rawan pungutan liar dan setoran ilegal untuk mempercepat keluarnya izin dapat dihilangkan.

Open Recruitment

Posisi: Staf Program Kampanye Publik

Periode Pendaftaran: 13 – 23 Oktober 2020

Kualifikasi :

Seleksi calon anggota Ombudsman RI 2021-2026 masih berlangsung. Panitia Seleksi (pansel) saat ini tengah membuka ruang peran serta publik untuk turut memberikan masukan dan informasi terkait rekam jejak 71 calon yang telah dinyatakan lulus seleksi kualitas secara daring. Masukan tersebut setidaknya diterima hingga 14 Oktober 2020. Namun, background calon yang diinformasikan pansel sangat terbatas, yaitu hanya nama dan pekerjaan terakhir. Hal ini menghambat publik memaksimalkan peran dan ruang keterlibatan yang tengah dibuka. Selain itu, keterlibatan publik seharusnya juga dibuka dalam seleksi tahap selanjutnya, yaitu wawancara.