Presiden Joko Widodo telah mengumumkan formasi kabinet pemerintah periode 2019-2024. Kabinet yang dinamai Indonesia Maju tersebut terdiri dari 34 menteri, 4 pimpinan lembaga, dan 12 wakil menteri. Komposisi ini dapat menjadi petunjuk awal pemenuhan janji presiden, termasuk pada sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan hasil Rapat Pleno Panitia Seleksi SAKTI dan tim internal ICW pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, nama-nama yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah sebagai berikut;

Gerakan antikorupsi pada dasarnya harus melibatkan banyak pihak. Agenda pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tugas ICW, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegak hukum. Tugas ini menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Atas dasar itu, ICW memiliki tanggung jawab untuk mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan antikorupsi. 

Sehubungan dengan kembali beredarnya isu dana CSR KPK ke LSM, termasuk ke ICW, yang sebenarnya informasi itu didasarkan pada buku Romli Atmasasmita beberapa waktu lalu, maka dengan ini kami memberikan klarifikasi sebagai berikut:

8 Agustus 2019, KPK telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam dugaan perkara suap terkait impor bawang. Diantaranya adalah pengusaha penyuap Chandry Suanda (Direktur PT Cahaya Sakti Agro) dan anggota DPR dari PDIP I Nyoman Dhamantra sebagai penerima suap.

Modusnya adalah pemberian fee (suap) untuk memuluskan izin impor oleh perusahaan PT CSA kepada anggota komisi perdagangan DPR. Dimana nilai suap yang dijanjikan sebesar Rp 1.700 – Rp 1.800 untuk setiap kg bawang putih impor.

Pemberantasan korupsi kian terancam.

Pada pekan lalu DPR bersama dengan pemerintah telah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal yang pasti, keseluruhan poin dalam UU tersebut akan melemahkan KPK dan menjadi titik mundur pemberantasan korupsi.

DPR bersama pemerintah baru saja menyepakati pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Usulan perubahan ini merupakan inisiatif dari DPR. Diyakini, poin-poin perubahan tersebut akan melumpuhkan KPK dan melemahkan pemberantasan korupsi.

Jika dilihat lebih jauh, DPR seakan mempercepat pengesahan UU ini dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu. Setidaknya Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat adanya dugaan konflik kepentingan dalam pembahasan dan pengesahan dalam sidang paripurna DPR. Berikut:

1. Niat Lama Melemahkan KPK

Dewan Pengawas

Survei ini ditujukan untuk mendapat gambaran mengenai akses layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Responden diambil secara acak (random) sehingga hasil survei mewakili penyandang disabilitas di 4 kota survei (Bandung, Solo, Makassar, dan Kupang).