Joko Widodo – Ma’aruf Amin memulai pemerintahannya dengan setumpuk catatan buruk. Satu hal yang terang diingat publik adalah pelemahan sistematis terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Jokowi tidak memperdulikan protes keras dari kampus, akademisi, tokoh masyarakat yang dihormati, kelompok masyarakat sipil dari berbagai isu dan sektor, para ekonom, mahasiswa di berbagai daerah, serta masyarakat umum yang memberikan suara penolakannya melalui berbagai demonstrasi, polling atau survei.

Janji untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PerPU) KPK tidak pernah terwujud, hingga dalam waktu yang sangat cepat, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK hasil revisi anjlok drastis. Sejarah kemudian mencatat bahwa KPK sebagai anak kandung reformasi berhasil dibuat tidak bertaji oleh Jokowi. KPK paska revisi semakin terpuruk kondisinya karena seleksi Pimpinan KPK yang juga sangat bermasalah. Lagi-lagi, di sini peran Presiden sangatlah besar.

Demikian halnya, satu tahun periode pemerintahan Joko Widodo – Ma’aruf Amin diwarnai dengan menguatnya konsolidasi oligarki lewat pembajakan berbagai produk legislasi dan kebijakan kontroversial lainnya. ICW merekam kronik tersebut dalam bentuk catatan 1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.