Penahanan 19 tersangka mantan dan anggota DPR penerima suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Gultom oleh KPK telah menciptakan kejutan hebat pada awal 2011. Setelah sempat ”puasa” dalam melakukan gebrakan, KPK dengan dikomandoi ketua barunya, Busyro Muqodas, langsung membuat partai politik meradang.
Press Rilis
Tuntutan publik agar Mabes Polri mengungkapkan pemilik rekening anggotanya yang dianggap mencurigakan merupakan bagian dari upaya mendorong akuntabilitas aparat penegak hukum. Namun ternyata resistensi instistusi kepolisian begitu tinggi, hingga saat ini Mabes tak bergeming atas berbagai tuntutan transparansi tersebut.
Seperti diketahui, sekitar bulan juli 2010, Mabes Polri mengumumkan hasil pemeriksaan 23 rekening anggotanya yang dianggap mencurigakan menurut laporan hasil analisa (LHA) Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).
Majelis hakim yang dipimpin Didik Setyo Handono menjatuhkan vonis sepuluh tahun penjara kepada mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bahasyim Assifie.
Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (2/2), memeriksa Gayus HP Tambunan, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang disangka terlibat mafia pajak. ”Dimintai keterangan tentang hal-hal yang diketahui, tentang pejabat-pejabat pajak,” kata Gayus di Gedung KPK, Jakarta, setelah menjalani pemeriksaan.
Saat ditanya nama pejabat atau atasannya itu, Gayus enggan mengungkapkan. ”Ya, tanya berikutnya lawyer-lah, sama penyidiknya,” ujar Gayus yang menjalani pemeriksaan sekitar lima jam. Rencananya, Gayus kembali diperiksa di KPK, Jumat (4/2).
Komisi Pemberantasan Korupsi menunggu tersangka kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Hengky Baramuli, hingga Jumat (4/2) ini. Jika tidak juga datang memenuhi panggilan, KPK akan memburu Hengky di mana pun berada. ”Kita lihat saja. KPK akan menunggu hingga Jumat. Kalau belum datang, kami akan memburunya,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi, Kamis (3/2) di Jakarta.
Doktrin hukum pidana dan konvensi internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia tidak mengakui pembuktian terbalik untuk menentukan kesalahan tersangka.
Sistem penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah perlu dibuat secara komprehensif, rigid dan rinci, untuk memperbaiki kultur yang cenderung mengedepankan politik uang. Aturan yang mengambang, memberi celah kepada pihak-pihak berkepentingan untuk menyiasati keadaan dan melakukan berbagai upaya kecurangan untuk memenangkan pertarungan.
KPK, Polisi, dan Jaksa Sepakat Berbagi Data
“Gayus ke luar negeri untuk berjudi. Keterangan didapat dari Milana, istri Gayus”
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas bersama keempat wakil ketua komisi antikorupsi, Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo, dan Jaksa Agung Basrief Arief sepakat untuk mempercepat pengungkapan kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus H. Tambunan. Kesepakatan itu dicapai setelah mereka bertemu di kantor KPK kemarin.
Jaksa Agung Basrief Arief menyatakan, pihaknya akan memeriksa tim jaksa yang menangani kasus terdakwa pemerasan dan pencucian uang Bahasyim Assifie. Hal itu dilakukan lantaran Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy mendapat pengakuan adanya komunikasi antara jaksa dan anggota keluarga Bahasyim.
Gayus Tambunan bukan hanya fenomena hukum dan politik. Ia juga fenomena sosiologis. Gayus adalah simbolisasi keruntuhan moral, etika, dan nilai-nilai seorang aparatur negara. Dia adalah anak kandung dan "korban" dari masyarakat yang sakit. Masyarakat yang mengagungkan nilai-nilai hedonisme, materialisme, dan konsumerisme. Kasus Gayus adalah kesalahan kita semua. Sesungguhnya fenomena Gayus merupakan manifestasi dari ideologi kerakusan dan hedonisme di kalangan pejabat kita, suatu paham yang kemudian disebut "Gayusisme".
