Sejumlah kepala daerah atau yang menjalani proses hukum diduga menjadi obyek pemerasan oknum aparat kejaksaan atau kepolisian. Ancaman proses hukum juga membuat sejumlah pejabat enggan memegang jabatan, seperti kepala proyek.

”Kami dan staf sering dipanggil kejaksaan tanpa lebih dahulu mengetahui masalahnya. Ternyata masalahnya hanya dari berita di media dan setelah diteliti tidak ada apa-apa. Namun, hal itu membuat shock staf kami. Mereka juga menjadi takut, misalnya untuk menjadi kepala proyek. Ini dialami sebagian besar bupati,” ujar Bupati Karanganyar, Jawa Tengah, Rina Iriani di depan Komisi III DPR, Selasa (8/2) di Jakarta.

Rina bersama 44 bupati dan 22 wakil bupati serta pejabat daerah lain yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) kemarin melakukan rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR. Sejumlah persoalan daerah dibicarakan dalam acara ini, seperti mahalnya biaya pemilihan kepala daerah, praktik politik uang, hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan kepala daerah yang tidak dapat dieksekusi.

Bupati Kuningan, Jawa Barat, Aang Hamid Suganda menuturkan, ada 158 bupati dan wakil bupati yang saat ini tersangkut masalah hukum.

Menanggapi hal itu, Aboe Bakar, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menuturkan, dugaan adanya kepala daerah yang menjadi obyek pemerasan saat diproses hukum, harus diungkap secara detail. Untuk itu, datanya harus disampaikan secara rinci. ”Jika benar (ada dugaan pemerasan dan kriminalisasi), kami akan membela. Jika tidak benar, silakan dipenjara,” kata Aboe.

Panggil Kepala Polri
Ruhut Sitompul, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, membenarkan bahwa kepala daerah yang diproses hukum ada kecenderungan menjadi obyek pemerasan kejaksaan negeri dan polisi di daerah.

”Komisi III perlu mengundang Kepala Polri dan Jaksa Agung agar mereka tahu tingkah anak buahnya di lapangan,” usul Ruhut. (NWO)
Sumber: Kompas, 9 Februari 2011