Aneh bin ajaib! Di Republik ini, proses penegakan hukum, terutama agenda pemberantasan korupsi, hampir selalu menghadirkan ”orang kuat” yang sulit disentuh hukum. Kalaupun berhasil disentuh, hukum bekerja tidak normal bagi orang tersebut.

Kondisi tidak normal itu, misalnya, dapat dilacak dari lamanya hukuman yang dijatuhkan, segala kemudahan yang diperoleh selama menjalani masa tahanan, dan fasilitas lain yang memungkinkan yang bersangkutan untuk segera meninggalkan rumah tahanan.

Kunci pemberantasan korupsi di wilayah sekolah adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat yang terlibat aktif dalam penyusunan anggaran dan belanja sekolah (APBS) dan cerdas mengawasi pengelolaan anggaran, dapat menghapus potensi korupsi di sekolah.

Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat memerintahkan Kepolisian Negara RI untuk memberikan informasi 17 nama pemilik rekening anggota kepolisian, termasuk besaran jumlahnya kepada Indonesia Corruption Watch. Majelis Komisioner KIP menilai alasan penolakan Polri untuk memberikan informasi itu tidak memadai dan tidak terbukti.

Putusan itu dibacakan Ketua Majelis Komisioner KIP Ahmad Alamsyah Saragih dalam sidang di gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Selasa (8/2). Ahmad didampingi anggota Majelis Komisioner KIP, Henny Widyaningsih dan Ramly Amin Simbolon.

Sejumlah kepala daerah atau yang menjalani proses hukum diduga menjadi obyek pemerasan oknum aparat kejaksaan atau kepolisian. Ancaman proses hukum juga membuat sejumlah pejabat enggan memegang jabatan, seperti kepala proyek.

Adang Daradjatun, Selasa (8/2), mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi mengecek kondisi kesehatan istrinya, Nunun Nurbaeti. Nunun adalah saksi dalam kasus dugaan suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004.

Nunun telah beberapa kali dipanggil KPK sebagai saksi, tetapi tidak datang dengan alasan sakit. ”Kami bersedia, tetapi selama ini belum ada permintaan,” ujar Adang dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin, saat dimintai tanggapan seandainya KPK meminta dokter independen untuk memeriksa Nunun.

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tidak mampu mengurangi korupsi di Indonesia secara signifikan. Oleh karena itu, fokus lembaga itu sekarang seharusnya bergeser pada pencegahan korupsi.

”Masyarakat tidak percaya lagi kepada kejaksaan dan kepolisian sehingga dibentuklah KPK. Namun, yang terjadi sekarang, korupsi tidak berkurang secara signifikan,” kata Ketua Komisi III DPR Benny K Harman dalam diskusi Partai Demokrat di Jakarta, Senin (7/2).

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Kejaksaan Agung menjerat Kepala Kejaksaan Tinggi Buol, Sulawesi Selatan, dengan ancaman pidana dalam kasus dugaan suap. Selasa (8/2/11), ICW menemui Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy di Kejaksaan Agung untuk menyerahkan bukti-bukti baru terkait kasus dugaan suap di Kejaksaan Tinggi Buol.

Komisi Informasi Pusat (KIP) memerintahkan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) membuka nama serta jumlah rekening 17 anggota Polri yang dinyatakan wajar oleh Kabid Humas Polri. Putusan ini sesuai permohonan yang diajukan Indonesia Corruption Watch (ICW), yang mengadukan sengketa informasi di Komisi Informasi setelah Mabes Polri menolak memberikan informasi data rekening yang diminta.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Informasi Pusat (KIP) mengeluarkan putusan untuk memerintahkan pembukaan data rekening gendut perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Setelah tiga kali sidang adjudikasi sengketa informasi antara pemohon ICW dan termohon Mabes Polri, sidang putusan akan digelar pada Selasa, 8 Februari 2011.

Masyarakat sipil mendesak pemerintah segera mengesahkan Instruksi Presiden terkait pemberlakuan Moratorium Oslo. Moratorium tentang jeda tebang di hutan Indonesia itu dinilai sebagai solusi terbaik untuk menahan laju deforestasi di hutan akibat pembalakan liar dan ekspansi perkebunan kelapa sawit.

"Moratorium harus dipercepat, terutama di kawasan hutan alam dan lahan gambut," ujar Teguh Surya, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonasia (Walhi), dalam diskusi "Moratorium Hutan" yang diselenggarakan Indonesia Corruption Watch (ICW), Jumat (4/2/11).