KPU Tangerang Selatan ke MK hari ini.
Suswono, ketua RT di Kampung Sengkol, Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, didakwa telah melakukan tindak pidana politik uang dalam pilkada ulang Tangerang Selatan lalu. Dia mulai diadili di Pengadilan Negeri Tangerang kemarin, dan menjadi perkara pertama pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah Tangerang Selatan yang sampai ke pengadilan.
Kejaksaan Agung sebagai wakil pemerintah Indonesia mengaku kalah oleh Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dalam perebutan aset senilai 36 juta euro di Banque National de Paris (BNP) Paribas. Perkara itu telah diputuskan di Pengadilan Banding Guernsey pada Februari lalu.
"Pada intinya, posisi jaksa pengacara negara kalah dalam gugatan itu,” kata juru bicara Kejaksaan Agung, Noor Rachmad, di kantornya kemarin. “Permohonan banding Garnet (Garnet Investment Limited, perusahaan milik Tommy) dikabulkan, dan ada pembatalan pembekuan dana," ia menambahkan.
Kepolisian Daerah Lampung memasukkan nama bekas Bupati Lampung Tengah Andy Ahmad Sampurnajaya dalam daftar pencarian orang atau buron. Penetapan itu dilakukan setelah tersangka korupsi dana anggaran pendapatan dan belanja daerah Lampung Tengah senilai Rp 28 miliar tersebut mangkir dari panggilan polisi.
"Dua kali penyidik memanggil tersangka untuk diperiksa, tapi dia selalu mangkir. Saat ini kami masih mencari keberadaan yang bersangkutan," kata Brigadir Jenderal Sulistyo Ishak, Kepala Polda Lampung, kemarin.
"Ini kasus yang complicated."
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur membeberkan nama sejumlah orang yang harus ikut bertanggung jawab dalam dugaan kasus korupsi Kerja Sama Operasional Eksploitasi Bahan Galian C Pasir Gunung Semeru dengan kerugian negara mencapai Rp 5,3 miliar. Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan dugaan kasus korupsi di Pengadilan Negeri Lumajang kemarin.
Kejaksaan Negeri Bogor, Jawa Barat, Selasa (8/3), menahan Wali Kota Bogor Achmad Ru’yat, tersangka kasus dugaan korupsi dana penunjang kegiatan DPRD Kota Bogor tahun 2002 yang merugikan negara Rp 6,1 miliar. Namun, Pemerintah Kota Bogor menjamin pelayanan publik tidak akan terganggu.
”Sudah ada tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tentu ada dampak untuk mewakili wali kota yang biasanya dilakukan wakil wali kota, nanti oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah,” ujar Sekretaris Daerah Kota Bogor Bambang Gunawan, menanggapi penahanan Ru’yat.
Panda Nababan, tersangka dugaan suap dengan cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, menyatakan hanya menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan. Panda minta Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto.
Panda menyampaikan hal itu melalui penasihat hukumnya, Hero Anthony, menanggapi pernyataan Febri Diansyah dari Indonesia Corruption Watch, yang menilai langkahnya itu sebagai manuver (Kompas, 2/3).
Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tak bisa menjerat Kamaludin Sahar (38), mantan anggota DPRD yang jadi terpidana korupsi dana APBD 2003-2004. Dalam putusan peninjauan kembali, Mahkamah Agung membebaskan Kamaludin yang dalam setahun ini buron. Meski demikian, Kejari tetap mengupayakan Kamaludin bersama rekannya, Yakhson Al-Khairi (52) dan Suparno (48), mengembalikan kerugian negara sedikitnya Rp 3,6 miliar.
Presiden Direktur PT Masaro Radiokom Putranefo A Prayogo dituntut tujuh tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam sidang perkara korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu Departemen Kehutanan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa (8/3), Putranefo juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 89 miliar.
Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah lewat nota pembelaan atau pleidoi yang dibacakan kuasa hukumnya kembali menegaskan peran Amrun Daulay, mantan bawahan Bachtiar. Dalam sidang kasus korupsi pengadaan kain sarung, mesin jahit, dan sapi impor di Departemen Sosial, Selasa (8/3) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Bachtiar juga membacakan pembelaan pribadi sebelum pleidoi tersebut dibacakan penasihat hukumnya.
Esensi penegakan hukum korupsi adalah pemulihan kerugian negara/publik dan pembangunan efek jera bagi para pelakunya. Sayangnya, di dua aspek paling vital itu kita justru menghadapi kegagalan.
