Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penggelembungan (mark up) biaya subsidi bahan bakar minyak pada 2004 yang dihitung PT Pertamina (persero) sebesar Rp3,64 triliun.

Kejaksaan Agung menunggu laporan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menindaklanjuti dugaan korupsi di Departemen Pertanian.

Komisi Yudisial mendesak Bagir dinonaktifkan.

Mulyana Wira Kusumah, terpidana kasus penyuapan auditor Badan Pemeriksa Keuangan, akan dipindahkan ke penjara Cipinang.

Pemeriksaan atas laporan keuangan Departemen Pertanian (Deptan) pada tahun anggaran 2004 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan beberapa catatan. Antara lain, realisasi pendapatan negara dan hibah Deptan pada peride tersebut Rp60,63 miliar atau 63% dari target yang ditetapkan dalam anggaran Rp64,73 miliar.

Indonesia Corruption Watch menemukan dugaan penyimpangan penyaluran dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (10/10) menandatangani surat keputusan yang memberhentikan sementara Gubernur Banten, Djoko Munandar karena menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi. Hal itu diungkapkan Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, di Kantor Presiden.

Sangat memalukan, perusahaan yang besar dan sudah tua belum punya standar baku.

Kini, Bagir Manan tampaknya harus berjuang keras memadamkan api yang asapnya terlanjur membuat geger masyarakat setelah tertangkapnya lima pegawai MA dan seorang penasehat hukum oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) atas dugaan penyuapan.

Petugas satpam meminta mereka turun sambil menjelaskan bahwa hakim atau pegawai MA dilarang bertemu dengan pihak berperkara. Pencari keadilan lain tampak banyak menunggu di lobi, sibuk membuka Simari (sistem informasi MA) yang sebenarnya belum berfungsi.