Meski telah diberhentikan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Aziddin, dari Fraksi Partai Demokrat, terlihat masih mengikuti Sidang Paripurna Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di gedung MPR/DPR, Rabu lalu. Pemimpin DPR pada akhir Juli lalu telah mengumumkan pemberhentian Aziddin sebagai anggota Dewan karena terlibat kasus percaloan asrama haji dan katering.
Bila pemecatan Leo dan Endang merefleksikan korupsi dan kompetisi di dalam aliran Jakarta, maka kasus pencetakan buku mencerminkan pertanda korupsi dan kompetisi antara aliran Jakarta dan Aceh.
Dalam satu bulan terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) diguncang setidaknya dua isu percaloan.
Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (15/8), menyita empat kendaraan dari mantan Direktur Utama PT Armada Usaha Bersama, Budi Susanto (46).
Kritik Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution dan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Mahfud MD (Fraksi PKB, Jawa Timur X) atas terjadinya pungutan liar di Mahkamah Agung ditanggapi MA.
Rencana Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyerahkan tersangka dan barang bukti perkara dugaan tindak pidana korupsi pengalihan Hak Guna Bangunan tanah Hotel Hilton dari penyidik kepada penuntut umum pada Selasa (15/8) gagal. Pasalnya, hanya dua dari empat tersangka yang datang pada hari Selasa kemarin.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrrahman Ruki di Jakarta, Selasa (15/8), menyatakan, KPK saat ini sedang menyelidiki dan memeriksa dugaan korupsi dalam proyek-proyek infrastruktur Bank Dunia di Indonesia.
Mantan Direktur Kepatuhan dan SDM Bank BNI Arsjad serta mantan Kadiv Hukum BNI Tri Kuntoro, dua tersangka kasus penyuapan kepada pejabat Bareskrim Mabes Polri, kemarin mendatangi Gedung Bundar. Mereka memenuhi ketentuan rutin wajib lapor ke tim JPU (jaksa penuntut umum) yang menangani kasus tersebut.
Keterlibatan para pelaku usaha dalam praktik suap atau korupsi karena mereka terpaksa untuk mempertahankan usaha mereka. Mereka tidak punya pilihan karena sistem yang ada sekarang adalah sistem yang korup.
Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam akan menjadi proyek percontohan pemberantasan korupsi oleh Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
