Sebanyak 11 anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan berkunjung ke Korea Utara pada 11-14 September.

Sebanyak 11 anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan berkunjung ke Korea Utara pada 11-14 September. Secara terbuka, mereka kemarin mengumumkan bakal mengajak keluarga dalam acara muhibah itu. Kami sudah menyiapkan visa dan administrasi lainnya, kata wakil koordinator delegasi, Zunatul Mafruchah, dalam keterangan pers di gedung MPR/DPR.

Rombongan itu menamakan diri Grup Kerja Sama Bilateral DPR. Zunatul, politikus Partai Kebangkitan Bangsa, mengatakan mereka berhak membawa keluarga karena biaya perjalanan sepenuhnya hak anggota DPR. Bahkan tak jadi masalah jika anggota DPR menggunakan pesawat kelas ekonomi, meski menurut aturan, mereka berhak mendapat tiket kelas bisnis. Kan tak menyalahi aturan, kata anggota Komisi Sosial dan Agama ini.

Mereka yang berangkat adalah Sri Harini, Djelantik Mokodompit, Azwir Daynitara (Fraksi Partai Golkar), Yoseph Umar Hadi, Sudigdo Adi (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Balkan Kaplale, Zaenuddin (Partai Demokrat), Asman Abnur, Nasril Bahar (Partai Amanat Nasional), Etha Bulo (Bintang Pelopor Demokrasi), dan Zunatul.

Zunatul menjelaskan tiap anggota mendapat uang tiket pesawat kelas bisnis seharga US$ 2.400, uang saku US$ 230 per hari, dan uang kehadiran US$ 300. Total selama lima hari mereka menghabiskan uang negara US$ 42.350 (sekitar Rp 390 juta). Jika pengeluaran melebihi anggaran, anggota wajib menggantinya.

Dalam Pagu Definitif Rencana Kerja Anggaran DPR 2006 terdapat pos dana delegasi muhibah untuk 15 anggota DPR dan dua sekretaris ke Korea Utara selama tujuh hari dengan total anggaran Rp 645,9 juta (lihat tabel).

Menurut koordinator delegasi, Yoseph Umar Hadi, kunjungan itu penting bagi hubungan diplomatik setelah Presiden batal berkunjung pada 17-19 Juli. Di sana delegasi akan bertemu dengan parlemen dan meninjau Zona Demiliterisasi di Panmunjom serta pusat pengembangan riset dan teknologi.

Namun, Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia menganggap kunjungan ke Korea Utara tak begitu penting. DPR harus melakukan kajian internal terhadap semua rencana kunjungan ke luar negeri. Kalau dianggap tak perlu, jangan dipaksakan, ujar sekretaris jenderalnya, Sebastian Salang. RADEN RACHMADI

Sumber: Koran Tempo, 6 September 2006