Sejumlah tokoh ormas Islam sudah menyiapkan Brigade Pemburu Koruptor Bantuan Likuidasi Bank Indonesia atau BPK BLBI. Koruptor BLBI ini dinilai telah mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 600 triliun. Langkah ini terpaksa dilakukan karena pemerintah dan semua lembaga penegak hukum sampai kini tetap membiarkan koruptor BLBI bebas.
Semua badan publik, pada masa mendatang, diwajibkan menyediakan informasi yang berhak diketahui publik. Informasi itu harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
Rencana memeriksa mantan Direktur Utama Bank Bukopin Sofyan Basir (sekarang Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia) sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kredit macet dalam pengadaan mesin pengering gabah ditunda jaksa. Jaksa merasa harus lebih dulu menuntaskan pemeriksaan sejumlah saksi lain yang sudah diperiksa sebelumnya.
Mantan Gubernur Jawa Barat Solihin Gautama Poerwanegara mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Selasa (3/7), dan menyerahkan data kasus-kasus korupsi yang terjadi di Jawa Barat.
Terus terang, tak mudah mencari kegiatan yang dilakukan organisasi advokat di negeri ini, selain menggelar musyawarah nasional atau munas dan bersaing mengadakan pendidikan profesi advokat. Sama tak mudah ketika mencari lontaran pemikiran dari advokat, terkait kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang pembaruan hukum, selama 10 tahun terakhir.
Calon hakim agung I Ketut Suradnya membenarkan bahwa dirinya menerima honor dari Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. Honor itu diberikan karena dia menduduki posisi sebagai Penasihat Musyawarah Pimpinan Daerah. Saya menerima itu, kata Suradnya ketika menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung di gedung Dewan Perwakilan Rakyat kemarin.
Seperti banyak diterka, pendaftar calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari terakhir kemarin membeludak. Total jumlahnya hingga pukul 17.00 kemarin mencapai 624 orang. Dari jumlah itu, 190 orang mendaftar melalui pos dan 434 lainnya mendatangi langsung Panitia Seleksi KPK di Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara, Jakarta.
Dana aliran masuk ke rekening nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan mencapai Rp 5,5 miliar.
Mantan Wali Kota Tegal periode 1990- 1995 dan periode 1995-2000, M Zakir (67), akhirnya harus menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal, Jawa Tengah, Senin (2/7). Eksekusi itu dilakukan setelah Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukannya.
Salah satu kasus yang sedang diselidiki Kejaksaan Agung adalah kredit macet Bukopin senilai Rp 65 miliar untuk pengadaan alat pengering gabah (drying centre) di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Beberapa direksi Bukopin yang saat ini menjabat bergiliran diperiksa sebagai saksi di gedung bundar.
