Tim gabungan yang bertugas memburu tersangka dan terpidana korupsi yang melarikan diri kembali dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Tim yang beranggotakan, antara lain, unsur kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Badan Intelijen Strategis TNI tersebut dipimpin Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin.
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2007-2011 sudah gencar mempromosikan masa pendaftaran calon anggota KPK, tetapi masih saja sepi peminat. Faktor penyebabnya diduga, banyak orang tidak percaya obyektivitas uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan DPR atau kredibilitas KPK saat ini merosot.
Lima wakil rakyat memenuhi panggilan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat atau BK DPR untuk dimintai keterangan terkait aliran dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan atau DKP yang diduga diterimanya, Jumat (22/6). Dua orang di antaranya mengakui menerima dana itu.
Asetnya masih banyak yang belum disita, kata Jaksa Agung Hendarman Supandji.
Belum tuntas pengusutan dugaan korupsi dalam penyaluran dana taktis dan dana nonbujeter di Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP),muncul lagi kabar soal bejibunnya rekening liar di pemerintahan. Departemen Keuangan menyatakan terdapat 5.195 rekening liar di pemerintahan.
Dalam proses seleksi pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, (sebagian) partai politik berubah menjadi mesin uang. Begitu proses pencalonan dibuka, partai politik pun meraup uang bagi mereka yang berminat. Mirip dengan pukat harimau, jumlah uang yang diraup juga bervariasi, mulai dari ratusan juta rupiah sampai dengan (tawaran) ratusan miliar rupiah.
Mantan Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Batang berinisial SS ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana asuransi dan dana bantuan lain dalam APBD Batang 2004 senilai Rp 2,8 miliar.
LK Pemerintah Tak Penuhi Kaidah Transparansi
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pantas gemas dengan laporan keuangan (LK) pemerintah pusat 2006. Dengan alasan tidak bisa meyakini data pendapatan pajak dan sulitnya mendapat akses data yang sifatnya lintas sektoral, Anwar Nasution menjatuhkan opini disclaimer terhadap kinerja pemerintah sepanjang tahun fiskal 2006 (Jawa Pos, 20/6/07).
Pengadilan Negeri Ungaran, Semarang, mulai menyidangkan kasus dugaan korupsi pengadaan buku pelajaran untuk sekolah dasar pada 2004 dengan terdakwa Bupati Semarang Bambang Guritno kemarin. Jaksa penuntut yang diketuai M.A. Patikawa mendakwa Bambang secara sengaja memperkaya diri bersama terdakwa lain.
Aktivis lembaga swadaya masyarakat lebih proaktif menyiapkan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Rancangan yang terdiri dari 40 halaman ini terbilang komprehensif. Sementara Departemen Hukum dan HAM masih menyeleksi tim perumus RUU Pengadilan Tipikor.
