Jaksa Agung Hendarman Supandji, Kamis (28/6), untuk pertama kalinya mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan itu, Hendarman memaparkan penanganan sejumlah kasus penting di Kejaksaan, seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, dugaan korupsi yang melibatkan calon hakim agung Achmad Ali di Sulawesi Selatan, dan kasus korupsi yang melibatkan mantan Direktur Utama Perum Bulog Widjanarko Puspoyo.
Dirut Bank Bukopin Glen Glenardi akhirnya menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar, Kejagung, kemarin. Glen diperiksa sebagai saksi kasus korupsi kredit macet Rp 65 miliar Bukopin untuk program pengadaan alat pengering gabah (drying centre) di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Mahkamah Agung (MA) diminta bersikap transparan dalam setiap proses pengadilan agar mudah diakses publik.Transparansi ini perlu dipertegas melalui justifikasi hukum dalam bentuk peraturan.
Mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM Zulkarnain Yunus
Rencana Jaksa Agung Hendarman Supandji menuntaskan sejumlah perkara korupsi dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dua judul berita di dua surat kabar terbitan Jakarta pertengahan Juni lalu: Politik Uang Membayangi Hingga Pencoblosan dan Belum Ada Politik Pangan Nasional. Berita politik uang tentang keprihatinan akan jual beli suara pada pemilihan kepala daerah DKI, sedangkan politik pangan mengenai kisruh dalam kebijakan pangan di Indonesia.
Tertutupnya sistem peradilan di Indonesia
selama ini dinilai telah membuat masyarakat kesulitan
mengakses informasi terhadap putusan sebuah perkara.
Putusan pengadilan seharusnya menjadi hak
milik publik ketika sudah dibacakan hakim. Namun
prakteknya, masyarakat masih sering dihambat
mendapatkannya. RUU Kebebasan Memperoleh Informasi
Publik (KMIP) didesak untuk mengatur itu.
Adhyaksa Dault dituding menerima duit nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan pada 7 Juni 2004. Nama yang mirip nama Menteri Pemuda dan Olahraga ini masuk daftar catatan pengeluaran dalam keterangan anggota staf Rokhmin Dahuri, Didi Sadili, pada berkas pemeriksaan Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan Andin H. Taryoto.