Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menemukan dugaan penyelewengan dana di Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen) Cempaka Putih sebesar Rp 98 miliar. Dugaan berawal dari pemindahan dana dari Taspen Cempaka Putih ke Bank Kas Taspen cabang Rawamangun. Seharusnya dana yang masuk sebesar Rp 110 miliar, tapi yang masuk hanya Rp 12 miliar, kata Kepala Kejaksaan Tinggi Harry Hermansyah kepada pers di kantornya kemarin.
Ratusan juta rupiah dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kota atau PPMK di Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, diduga diselewengkan sejak tahun 2004.
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta saat ini tengah menyidik kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan filing kabinet tahan api di lima pemerintah kota di Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kejati menduga proyek itu dilakukan tidak prosedural dan merugikan keuangan negara sekitar Rp 4,64 miliar.
Satu lagi institusi pemerintah disusupi koruptor. Kali ini menimpa Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Kejati DKI setidaknya menemukan empat kasus korupsi dalam pendistribusian dana bantuan khusus (blockgrant) Rp 324 miliar pada Ditjen Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Depdiknas. Semua temuan itu didasarkan hasil penyelidikan kami, kata Kepala Kejati DKI Harry Hermansyah di gedung Kejati DKI kemarin (30/1).
Konferensi Antikorupsi Sedunia di Nusa Dua, Bali, diwarnai perdebatan soal mekanisme pengembalian aset (asset recovery) koruptor. Pertentangan menajam antara negara berkembang dan negara maju tempat aset ditampung.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat meminta Badan Urusan Rumah Tangga untuk mengusut tuntas penyelewengan keuangan di Sekretariat Jenderal DPR yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 25,3 miliar.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah buka suara terkait statusnya hukum dirinya sebagai tersangka kasus aliran dana BI. Kemarin siang (29/1) dia menyampaikan pernyataan sekitar tiga menit kepada pers, tanpa memberikan kesempatan tanya jawab.
BPK menemukan penggunaan dana Rp 100 miliar Lembaga Pendidikan dan Perbankan Pengembangan Indonesia digunakan tanpa melalui mekanisme penerimaan serta pengeluaran resmi Bank Indonesia (BI).
Menteri Keuangan yakin fungsi Bank Indonesia tetap bisa berjalan.
