Sebagai pengagum Joseph Stiglitz, saya tergolong beruntung karena berhasil bertemu, berdiskusi, dan berdebat secara langsung dengan sang pemenang Nobel bidang ekonomi tahun 2001 dalam pelbagai kesempatan. Dalam kesempatan makan pagi sebelum Pak Stiglitz memberikan public lecture di Jakarta pada Selasa (14/12) lalu, saya mengajukan pertanyaan tentang pandangan Stiglitz mengenai privatisasi (dan pasar) yang menurut saya ditangkap tidak komplet dan tidak benar oleh banyak kalangan di Indonesia, termasuk kutipan hakim majelis konstitusi dalam memutuskan pembatalan UU Nomor 20/2002.

Upaya Kejati dengan meminta para mantan anggota DPRD Jateng periode 1999-2004 mengembalikan uang yang diduga bermasalah dari APBD 2003, dinilai tak jelas arahnya. Institusi penegak hukum tersebut semestinya bisa melakukan pembekuan aset para tersangka dalam menangani kasus tersebut.

Silang pendapat dana wartawan dalam RAPBD 2005 belum berhenti. Setelah beberapa anggota Dewan berniat memangkas habis anggaran itu, Dewan akhirnya hanya meminta agar anggaran yang diusulkan Biro Humas dan Protokoler Pemerintah DKI itu dievaluasi.

Jakarta rupanya perlu memangkas rencana belanja tahun depan hingga Rp 1,2 triliun, dari semula hanya Rp 600 miliar. Komisi C DPRD DKI mengungkapkan, ada kemungkinan pada 31 Desember 2004 penyerapan APBD 2004 sudah menembus angka 95 persen, hingga sisa anggaran hanya sekitar Rp 700 miliar.

Berbagai kebijakan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, harus dievaluasi kembali. Berbagai program pembangunan yang dinilai tidak memberikan manfaat kepada masyarakat tidak akan diteruskan.

Pemerintah pusat dan daerah agar konsisten melaksanakan SK Mendiknas No. 120/U/2001, bahwa para pejabat di lingkungan Depdiknas maupun Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, harus memiliki latar belakang bidang kependidikan dan komitmen kuat memajukan pendidikan. Demikian salah satu rekomendasi yang diajukan Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), usai rapat pimpinan di Bandung, Minggu (26/12).

Terpidana kasus korupsi mantan pemimpin dan anggota DPRD Sumatera Barat periode 1999-2004 di tingkat banding dijatuhi hukuman lebih berat oleh Pengadilan Tinggi Padang, Jumat (24/12). Tiga mantan unsur pimpinan DPRD itu, yakni H Arwan Kasri (Ketua), Ny Hj Hasmerti Oktini alias Ny Hj Titi Nazif Lubuk (Wakil Ketua), dan H Masfar Rasyid (Wakil Ketua), masing-masing dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Mereka juga dikenai denda Rp 250 juta atau subsider kurungan penjara lima bulan.

Proses penyusunan anggaran daerah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dinilai masih belum beranjak dari paradigma lama. Penganggaran yang dilakukan eksekutif dipandang masih tetap memberi prioritas besar pada belanja aparatur, sehingga menafikan anggaran bagi publik yang langsung terkait dengan kesejahteraan rakyat.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang periode 2004-2009 akan mendapatkan jatah rumah dinas. Padahal untuk DPRD sebelumnya, hanya ketua dan wakil ketua yang mendapat rumah dinas. Hal itu terungkap dalam Raperda Berita Daerah Nomor 12 Tahun 2004 mengenai Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan dan enam fraksi DPRD Kota Palembang sudah menyetujui untuk menjadi peraturan daerah (perda), pekan lalu.

BASMILAH korupsi, maka Anda bisa menekan pengangguran. Semakin kecil angka pengangguran, semakin mudah untuk mengendalikan situasi sosial. Begitu barangkali jalan pikiran Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Sekurang-kurangnya dalam perkiraan saya.