Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantisipasi pemilu mendatang tercederai kasus korupsi. Lembaga pimpinan Antasari Azhar itu kemarin mengumpulkan pimpinan 38 parpol dan 4 partai lokal Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk mendeklarasikan perlawanan terhadap korupsi.
Perkara pidana terkait transfer Bank Indonesia ke sejumlah perusahaan di Indonesia melalui Bank Indover pada tahun 2000-2001 tidak tergolong dalam dobel kriminalitas. Perkara tersebut masuk dalam domain perdata di Belanda.
Jaksa Agung Hendarman Supandji tak ingin instansi yang dipimpinnya terus-menerus menjadi sansak kritik. Karena itu, dia kemarin menarik mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kemas Yahya Rahman dan mantan Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus M. Salim dari jabatan barunya sebagai koordinator dan wakil koordinator tim supervisi serta bimbingan teknis penanganan kasus korupsi.
Jika boleh disebut, prestasi KPK pada awal 2008 memang mengagumkan. Beberapa anggota DPR diseret karena berbagai praktik suap dan indikasi pemerasan. Demikian halnya sebagian pejabat BI telah menjadi pesakitan karena kasus korupsi dana YPPI.
”Boleh mengkritisi, tapi jangan berlebihan,” kata Jasman.
Komisi Kejaksaan meminta Jaksa Agung Hendarman Supandji mempertimbangkan kembali pengangkatan Kemas Yahya Rahman dan M. Salim sebagai Koordinator Supervisi Perkara Tindak Pidana Korupsi. Sebab, menurut anggota Komisi Kejaksaan, Maria Ulfah Robot, publik sudah kehilangan kepercayaan terhadap dua mantan pejabat tinggi Kejaksaan itu lantaran skandal suap pengusaha Artalyta Suryani terhadap jaksa Urip Tri Gunawan.
Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan terhadap rekanan Departemen Kesehatan, PT Bhineka Usada Raya, yang berkantor di Jalan Pemuda 101, Rawamangun, Jakarta Timur, kemarin. "Penggeledahan masih terkait dengan pengembangan penyidikan kasus yang melibatkan Departemen Kesehatan," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., kemarin malam. Ia belum bisa memastikan hasil apa saja yang didapat dari penggeledahan karena masih berlangsung.
“Anwar tidak berkeberatan.”
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution menduga pemberian dana bantuan hukum bagi sejumlah mantan pejabat Bank Indonesia (BI) diberikan melalui perantara. Padahal, menurut dia, hal seperti itu tak diperbolehkan.
Sebagai sebuah ekspresi dari perayaan pelaksanaan hak asasi, terutama hal sipil dan politik, maka pemilu harus dapat dijaga kredibilitasnya oleh masyarakat sipil. Pemilih memerlukan informasi yang cukup untuk membangun persepsi dan menentukan preferensinya. Untuk itulah diperlukan model komunikasi politik yang semakin intensif antara calon wakil rakyat, wakil rakyat, dan Partai Politik dengan konstituen di Daerah Pemilihan. Berikut press release ICW.
Polemik pemberian tugas baru kepada mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kemas Yahya Rahman dan mantan Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus M. Salim terus bergulir. Kali ini, Komisi Kejaksaan (Komjak) mempertanyakan alasan masuknya dua jaksa senior itu dalam satuan khusus supervisi penanganan kasus korupsi.
Dua mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Anwar Nasution dan Aulia Tantowi Nasution saling menyerang. Setelah dipojokkan Aulia, Anwar yang kini ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu giliran memberikan keterangan yang menyudutkan mantan koleganya di BI tersebut.
