Upaya pemerintah mengekstradisi Maria Pauline Lumowa, tersangka pembobolan Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun, tampaknya bakal menemui jalan buntu. Pasalnya, Pauline telah berganti kewarganegaraan. Dia kini menjadi warga negara Belanda.
Setengah abad lalu, tepatnya 1953, mendiang Pramoedya Ananta Toer sudah menangkap gejala sosial korupsi yang semula kecil kemudian mewabah luas.
Di Kota Semarang, Jawa Tengah, ada kampung yang dikenal sebagai tempat pelaku kriminal. Kampung itu sering menjadi sasaran operasi polisi. Jika ada warga yang tertangkap, warga yang lain tertawa. Warga yang tertangkap dianggap sial saja sehingga tertangkap polisi.
Direktur Utama PT Suryantara Purna Wibawa, Vaylana Dharmawan, dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.
Anwar Nasution dalam kesaksiannya menyatakan cara pengambilan dana Rp 100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia merupakan manipulasi pembukuan karena tidak dicatat dalam pembukuan Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia dan juga tidak muncul dalam pembukuan Bank Indonesia.
24 Februari 2009 ICW melaporkan dugaan kasus Penyimpangan Pemberian Fasilitas Direksi Serta Pengadaan Barang dan Jasa di PT Angkasa Pura I Tahun 2004-2006 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berikut adalah review kasus tersebut yang telah disusun oleh ICW.
Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (24/2), mendatangi Gedung Departemen Kesehatan dan kemudian menggeledah kantor PT Bhinneka Usada Raya di Jakarta. Ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan kasus korupsi di Departemen Kesehatan pada tahun 2007.
Belum setahun Urip Tri Gunawan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, pada 2 Maret 2008. Urip adalah jaksa yang saat itu menyelidiki perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia berkaitan dengan penyerahan aset Bank Dagang Nasional Indonesia ke Badan Penyerahan Perbankan Nasional. Urip ditangkap bersama uang 660.000 dollar AS. Saat itu KPK juga menangkap Artalyta Suryani.
Tugas baru yang diembankan kepada mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kemas Yahya Rahman dan mantan Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus M. Salim masih dibayangi persoalan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan masih mendalami fakta hukum yang muncul di persidangan suap jaksa Urip Tri Gunawan yang sempat menyebut nama dua jaksa senior itu.
Indonesia Corruption Watch menilai program Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang dikelola Departemen Kesehatan, inkonstitusional. "Jaminan kesehatan itu sudah di luar konstitusi," kata peneliti ICW, Febri Hendri, kemarin.
