Hakim Menolak Keberatan Iqbal

Kasus Suap Putusan Siaran Liga Inggris

Perjuangan anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Iqbal untuk bebas dari jeratan hukum berakhir kandas. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor kemarin (26/2), majelis hakim menolak seluruh keberatan yang diajukan mantan aktivis mahasiswa itu.

KPK Awasi Menteri Berlatar Parpol

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ingin komitmen 42 pengurus parpol dalam deklarasi antikorupsi tanpa diikuti langkah konkret. Untuk menindaklanjutinya, komisi yang dipimpin Antasari Azhar itu menjanjikan pengawasan penggunaan anggaran departemen yang dipimpin para elite parpol untuk kepentingan kampanye.

Dana Kampanye dan Pencucian Uang

Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk konkrit dari kehidupan berdemokrasi atau disebut pesta demokrasi. Sebagai pesta demokrasi, pemilu tentu membutuhkan biaya yang besar.

Melemahnya Efek Jera Pemberantasan Korupsi

Kejaksaan Agung beberapa hari lalu mengeluarkan kebijakan terkait penanganan perkara korupsi. Yaitu, tidak ditahannya tersangka kasus dugaan korupsi yang mengembalikan uang kerugian negara saat penyidikan. Kebijakan tersebut dibuat dengan alasan untuk memaksimalkan pengembalian uang negara. (Jawa Pos, 18 Februari 2009).

JAMKESMAS: Hak Sehat Warga Miskin Masih Terabaikan

25 Februari 2009 ICW menggelar diskusi terkait penyampaian hasil riset ICW tentang pelayanan kesehatan. Berikut adalah press release terkait riset tersebut.

Jamkesmas Dinilai Tidak Optimal

kartu

Sebanyak 80 persen responden tidak tahu manfaat kartu Jamkesmas.

Indonesia Corruption Watch menilai program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) belum optimal. Hasil survei ICW atas program itu menemukan sejumlah kelemahannya, antara lain soal data peserta belum akurat, kurangnya sosialisasi, masih adanya pungutan dalam pembuatan kartu, serta masih ada pasien yang harus mengeluarkan biaya untuk berobat.

Eksekusi Lahan D.L. Sitorus Terganjal Sertifikat

Eksekusi terhadap lahan perkebunan sawit milik pengusaha Darianus Lungguk Sitorus belum bisa dilakukan Kejaksaan Agung. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Darori mengatakan menerima surat pemberitahuan dari Kejaksaan Agung soal penundaan eksekusi.

KPK Geledah Kimia Farma

Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin menggeledah kantor PT Kimia Farma Trading, rekanan Departemen Kesehatan. Penggeledahan ini, menurut juru bicara KPK, Johan Budi S.P., dilakukan di Gedung Gajah, Jalan Sahardjo, Jakarta Selatan, dan di Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat. "Penggeledahan dilakukan di PT Kimia Farma Trading," ujar Johan melalui pesan pendek kemarin. Menurut Johan, penggeledahan dilakukan sejak pukul 13.00.

KPK Akan Tindak Partai Pengguna Duit Negara

Perlu dilakukan pembuktian terbalik.

Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan menindak partai politik yang membiayai konstituen partai dengan uang negara. "Jika dana yang digunakan itu bersumber dari negara, masuk delik korupsi," ujar Ketua KPK Antasari Azhar seusai Deklarasi Antikorupsi di gedung KPK kemarin.

Jaksa Agung Copot Kemas dan Salim

“Pengawasan internal Kejaksaan harus dibenahi.”

Kejaksaan Agung mencopot bekas Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman dan bekas Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus M. Salim dari jabatan barunya.

Subscribe to Subscribe to