PKS akan mensomasi Hadi Djamal.
Komisi Pemberantas Korupsi segera mengusut keterlibatan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang disebutkan oleh tersangka Abdul Hadi Djamal dalam kasus suap pembangunan fasilitas laut dan udara di kawasan timur Indonesia.
Kecemasan anggota Komisi V DPR Bulyan Royan menghadapi vonis hakim kemarin terjawab. Majelis hakim mengganjar legislator Partai Bintang Reformasi (PBR) itu dengan pidana enam tahun penjara. Dia juga diwajibkan mengembalikan dana yang diminta dari sejumlah rekanan proyek kapal patroli di Departemen Perhubungan (Dephub) senilai Rp 2 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus meningkatkan tensi penyidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) di Departemen Kesehatan pada 2003. Lembaga yang dipimpin Antasari Azhar itu telah mengajukan pencekalan terhadap enam orang sekaligus kepada Depkum HAM. Salah seorang di antaranya mantan Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi.
Bupati Situbondo Ismunarso akhirnya muncul di sidang kemarin (18/3). Namun, kehadirannya bukan untuk kasus korupsi APBD yang menjadikan dirinya tersangka, melainkan dia hadir sebagai saksi. Pejabat gembul itu bersaksi bagi delapan terdakwa kasus yang populer disebut kasdagate itu.
PADA saat tim KPK menyisir ruang kerja Abdul Hadi Djamal, di bagian lain gedung DPR, Wakil Ketua Fraksi PKS Rama Pratama membantah pernyataan Abdul Hadi yang menyebut bahwa dia ikut terlibat dalam rapat pembahasan anggaran dana stimulus proyek pengembangan fasilitas laut dan udara di wilayah timur Indonesia.
Kasus Korupsi Proyek Dephub
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri keterlibatan orang-orang di belakang anggota DPR Abdul Hadi Djamal. Kemarin (18/3), mereka menggeledah ruang kerja Abdul Hadi di ruang nomor 1905 lantai 19 Gedung Nusantara I, kompleks gedung DPR/MPR. Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari barang bukti kasus suap dana stimulus proyek pembangunan dermaga dan bandara di wilayah Indonesia bagian timur.
Diskursus publik tentang implikasi penggunaan metode suara terbanyak menjelang pelaksanaan Pemilu 2009 lebih didominasi oleh bagaimana meletakkan kebijakan affirmative action bagi calon legislator perempuan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Respons Komisi Pemilihan Umum sendiri atas putusan tersebut begitu cepat, hingga mengajukan perpu khusus untuk calon legislator perempuan.
KPK menampik tudingan tak memiliki bukti dalam kasus suap ini.
Tim penasihat hukum auditor Badan Pemeriksa Keuangan, Bagindo Quirino, mengajukan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi soal penahanan kliennya. Bagindo tersangka kasus suap dalam audit proyek pengadaan alat di Balai Latihan Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Ketua Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) Baridjussalam Hadi menyatakan empat mantan pejabat Bank Indonesia (BI) telah mengembalikan uang yang diduga sebagai kerugian negara senilai Rp 13,8 miliar ke YPPI. Uang itu merupakan bagian dari Rp 68,5 miliar yang digunakan sebagai dana bantuan hukum bagi mantan pejabat Bank Indonesia, yakni Iwan R. Prawiranata, Sudradjad Djiwandono, Heru Supraptomo, Paul Sutopo, dan Hendro Budiyanto.
Pengeluaran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia sebesar Rp 100 miliar untuk kepentingan Bank Indonesia hingga kini tidak jelas statusnya. Apakah status dana tersebut sebagai utang, sumbangan, atau pinjaman, sampai sekarang tidak pernah dicatat dalam neraca keuangan YPPI.
