Komisi Pemberantasan Korupsi segera memeriksa dua politikus Senayan, Jhonny Allen Marbun dan Enggartiasto Lukita, terkait dengan kasus suap anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat, Abdul Hadi Djamal. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan pemanggilan Jhonny telah dijadwalkan. "Pemeriksaan (itu) akan dilakukan dalam waktu seminggu ke depan," ujarnya kemarin.

“Siap-siap saja dipanggil (KPK).”

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu mengakui adanya pertemuan di Hotel Four Seasons, Jakarta, dengan anggota Panitia Anggaran pada 19 Februari 2009. Menurut dia, pertemuan itu merupakan inisiatif Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, dan ia datang atas undangan para wakil rakyat itu.

Jum'at 20 Maret 2009 ICW melakukan media briefing terkait pelaporan dan pengembalian uang dari 6 Kontraktor Kontrak Kerjasama Migas senilai Rp 2 triliun oleh ESDM di KPK beberapa saat lalu. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pelaporan dan pengembalian dana oleh 6 KKKS migas senilai Rp 2 triliun tidaklah menghilangkan substansi dan nilai penyimpangan dan dugaan korupsi pada sektor migas. Penanganan kasus penyimpangan dan dugaan korupsi pada sektor migas oleh KPK tidak boleh berhenti pada aspek pencegahan (preventif) saja tetapi juga harus disertai aspek penindakan/penegakan hukum, karena besarnya nilai kerugian negara yang ditimbulkan, serta migas merupakan sektor yang terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak. Kemudian juga belum terjadi perubahan mendasar dan sistemik di sektor pengelolaan migas (ESDM, BP Migas, Pertamina) terkait aspek transparansi dan akuntabilitas pada manajemen aset, cost recovery, penerimaan negara. Oleh karena itu KPK harus memprioritaskan penangan kasus dugaan korupsi pada sektor migas dan menjadi contoh bagi institusi penegak hukum lainnya, dengan cara  mengoptimalkan Hasil Audit BPK dan Laporan masyaraka, serta tidak “grogi” dalam menangani kasus-kasus strategis khususnya migas.

Klik disini untuk mengunduh file presentasinya...

Kasus pembebasan lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Jakarta Selatan saat ini sedang diusut oleh kejaksaan. Menurut juru bicara Kejaksaan Agung, Jasman Pandjaitan, kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp 9,8 miliar itu ditangani Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. ”Sebab, jumlah dugaan kerugian negara di bawah Rp 10 miliar,” ujar Jasman dalam siaran persnya kemarin.

Komedian Eko Patrio harus berurusan dengan Panwas Pileg Kota Mojokerto. Caleg DPR dari PAN dengan nomor urut 1 di dapil VIII yang bernama lengkap Eko Hendro Purnomo tersebut diindikasi melakukan money politics saat beranjangsana ke rumah-rumah caleg Kota Mojokerto Rabu lalu (18/3).

Kepalang basah. Anggota DPR Abdul Hadi Djamal terus mengumbar nama-nama yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi dermaga dan bandara di Indonesia Timur. Setelah menyebutkan keterlibatan sejumlah koleganya di DPR, Jhonny Allen Marbun dan Rama Pratama, wakil rakyat asal Partai Amanat NAsional (PAN) itu kemarin mengatakan bahwa pertemuan membahas dana stimulus proyek yang menjadi cikal bakal suap yang diterimanya juga dihadiri Ketua Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu.

Enam kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas kemarin menyerahkan bukti setor USD 167 juta (sekitar Rp 2 triliun) ke kas negara. Itu uang hasil koreksi penghitungan investment credit dari satu kontraktor dan pengembalian abandonment and site restoration (ASR) lima kontraktor migas.

"Pertemuan tidak di Ritz-Carlton, tapi di Four Seasons."

Setelah saling serang lewat media massa soal kasus dugaan suap dana stimulus, Rama Pratama dan Abdul Hadi Djamal kemarin menyatakan siap bertempur di pengadilan. Rama, anggota Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mengultimatum Hadi Djamal, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional yang telah dipecat partainya.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyidikan dan penuntutan dipertanyakan tim penasihat hukum Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Jalur Hijau pada Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok, Agus Sjafiin Pane.

Penunjukan langsung CV Dareta dan PT Mulindo Agung Trikarsa sebagai rekanan dalam Proyek Pengembangan Sistem Pelatihan dan Pemagangan pada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun anggaran 2004 atas arahan Direktur Jenderal Binapendagri saat itu.