Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penyalahgunaan lahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di Surabaya ternyata tidak main-main. Kajian KPK menunjukkan, sembilan fasum dan fasos teridentifikasi menyalahi izin pengelolaan tanah (IPT).
"Akuntan mengaudit berdasarkan ketentuan undang-undang.”
Ketua Dewan Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia Ahmadi Hadibroto mengatakan para akuntan tak mempersoalkan cara penghitungan sumbangan kampanye, apakah bersifat per transaksi atau akumulatif.
Polisi mengusut dugaan pelanggaran pidana lingkungan.
Polisi mengusut dugaan korupsi anggaran perawatan Situ Gintung di Ciputat, Tangerang Selatan, yang ambrol pada Jumat pagi pekan lalu.
Selain Uang, Ada yang dalam Bentuk Lain
Enam hari menjelang pelaksanaan pemilu legislatif (pileg), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Mojokerto menemukan banyak indikasi calon legislatif (caleg) dan partai poltik (parpol) yang melakukan money politics. Meski tidak menyebut nama caleg dan partai, dugaan itu mereka temukan saat memantau dan mengawasi lima daerah pemilihan (dapil) Mojokerto, yaitu dapil I, II, III, IV, dan dapil VI.
Penyidikan kasus suap proyek Departemen Perhubungan untuk pembangunan dermaga dan bandara di wilayah Indonesia Timur terhambat. Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu urung dilakukan karena dia tengah berada di London, Inggris, mengikuti pertemuan G-20.
Mahkamah Agung diminta meningkatkan pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan di bawahnya, khususnya dalam hal penanganan perkara pidana pemilu. MA harus memastikan perkara tersebut diputus tepat waktu, konsisten, dan dengan standar yang sama.
Ada kekeliruan muncul di dua media massa nasional, Rabu (1/4). Kedua media itu memberitakan diputusnya perkara peninjauan kembali majalah Time versus Soeharto oleh Mahkamah Agung.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Didi Widayadi menyatakan bahwa saat ini peran pihak eksternal dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara sangat dominan. Akhir-akhir ini pemerintah lebih takut kepada pengawasan eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat, ketimbang pengawas internal.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy minta agar perkara korupsi yang berkaitan dengan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad tidak dipolitisasi. Hal itu untuk menghindari kesan menjelek-jelekkan Fadel.
Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat, Jhony Allen Marbun, merasa tak mencemarkan nama baik partainya terkait dugaan penyuapan yang melibatkan anggota Komisi V DPR, Abdul Hadi Djamal. Jhony, yang juga calon anggota legislatif untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara itu juga merasa tak dilarang berkampanye oleh pimpinan partainya.
