Korupsi di dunia pendidikan mengancam pembangunan pendidikan. Kenaikan anggaran pendidikan yang diperjuangkan dengan susah payah perlu disertai pengawasan publik.

Kondisi tersebut antara lain tercermin dalam kajian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) dan disampaikan dalam jumpa pers, Senin (4/5). Chitra Septyandrica, peneliti dan Program Manager Pattiro, mengatakan, masih terjadi penyimpangan anggaran pendidikan. Pattiro bersama bersama Brooking Institution dari Amerika meneliti 137 proyek sebagai percontohan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan Kabupaten Serang, Banten, pada tahun 2008. Penelitian terhadap 30 sekolah negeri dan 10 sekolah swasta jenjang SD dan SMP.

Kasus dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Depkum HAM kemarin kembali menyidangkan salah seorang terdakwa. Kali ini, giliran mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Romli Atmasasmita duduk di kursi pesakitan.

“Solusi terbaik, Antasari meletakkan jabatan.”

Komisi Pemberantasan Korupsi berjanji menuntaskan kasus-kasus yang ditangani tanpa terpengaruh masalah hukum Ketua KPK (nonaktif) Antasari Azhar. Bahkan, Johan Budi, juru bicara KPK, menyatakan KPK akan mengungkap kasus lebih menarik dibanding yang menimpa Antasari.

Terjerat keterangan saksi dan surat-surat.

Setelah diperiksa selama sekitar delapan jam, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif) Antasari Azhar resmi ditahan kemarin sore. Polisi juga menegaskan penetapan statusnya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Direktur Utama PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki) terhadap Kejaksaan Agung terkait penanganan kasus dugaan suap pejabat dalam pengembangan kapas transgenik di Sulawesi Selatan.

Pemeriksaan tim penasihat hukum Bupati Supiori, Papua, Jules F Warikar oleh penyidik KPK dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan korupsi yang melibatkan klien mereka.

Departemen Pertahanan (Dephan) masih menunggu petunjuk pembuatan surat kuasa khusus (SKK) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) guna menggugat secara perdata pengusaha properti Tan Kian.

Draf Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) dinilai tidak mengakomodasi kemungkinan ada jenis korupsi baru.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan Komisaris PT Kirana Abadi Persada Lines (KAPL) Nursyaf Effendi terkait kasus dugaan korupsi dana kredit investasi untuk pembelian tiga unit kapal kargo yang merugikan negara Rp27,5 miliar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap memberi keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyimpangan pengadaan tabulasi nasional elektronik.